KRAKSAAN (Surau.ID) – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk meninggalkan pola kerja lama yang kaku. ASN masa kini dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern yang serba cepat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wabup Fahmi saat membuka agenda relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Acara ini berlangsung di ruang Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, pada Senin (25/5/2026).
Menurut Fahmi, derasnya arus digitalisasi, kehadiran kecerdasan buatan (AI), serta dinamika sosial membuat ekspektasi warga terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Kondisi ini harus direspons dengan transformasi sistem kerja birokrasi yang jauh lebih progresif.
“ASN tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dunia berubah sangat cepat, sehingga birokrasi juga harus mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Fokus pada Solusi, Bukan Sekadar Administrasi
Fahmi menambahkan bahwa publik saat ini mendambakan pelayanan yang serba cepat, transparan, mudah, dan responsif. Oleh sebab itu, jajaran birokrasi tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas administratif yang berbelit-belit.
“Kalau birokrasi lambat berubah, maka masyarakat yang dirugikan. Karena itu ASN harus hadir sebagai solusi atas berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa esensi seorang pemimpin ASN adalah menjadi motor penggerak perubahan, pemecah masalah (problem solver), inovator, sekaligus teladan kolaborasi di instansi masing-masing.
Bagi Fahmi, kepemimpinan sejati diukur dari dampak nyata yang dirasakan oleh warga, bukan sekadar dari jabatan formal yang disandang.
Dalam forum tersebut, Fahmi mengajak para peserta untuk merefleksikan warisan kepemimpinan (legacy) yang akan mereka tinggalkan kelak setelah purnatugas.
“Apa yang akan ditinggalkan setelah selesai menjabat. Apakah hanya administrasi atau perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ini yang harus menjadi renungan bersama,” cetusnya.
RPL Bukan Jalan Pintas
Terkait pelaksanaan relaksasi RPL, Wabup Fahmi meluruskan persepsi bahwa program ini bukan sekadar formalitas untuk memburu sertifikat.
Sebaliknya, RPL merupakan instrumen resmi untuk mengakui rekam jejak, inovasi, serta transformasi kepemimpinan riil yang telah dibuktikan ASN di lapangan.
“RPL bukan jalan pintas. RPL adalah pengakuan atas pengalaman dan perubahan yang telah dilakukan ASN. Pengalaman lapangan sama pentingnya dengan pembelajaran klasikal,” kata Fahmi secara diplomatis.
Di akhir arahannya, Fahmi berpesan agar seluruh pejabat JPT mampu menggerakkan staf, membangun budaya kerja yang sehat, mempercepat pelayanan, serta melahirkan terobosan baru dalam pelayanan publik.
“Jangan hanya bekerja administratif, tetapi harus berpikir strategis, membangun dampak dan menciptakan solusi. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang hadir menyelesaikan masalah masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap momentum relaksasi RPL ini mampu mencetak jajaran pemimpin ASN di Pemkab Probolinggo yang profesional dan berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat.
“Jabatan itu sementara, tetapi manfaat dan jejak pengabdian akan diingat selamanya. Semoga relaksasi RPL ini menjadi langkah nyata memperkuat kepemimpinan ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo menuju birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
