CIREBON (Surau.ID) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, secara resmi menyampaikan permohonan maaf setelah komentar kontroversialnya di media sosial memicu kecaman luas dari publik pada Rabu (16/6/2026).
Komentar bernada body shaming tersebut ditujukan kepada seorang ibu rumah tangga bernama Made Nok yang sedang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan maaf disampaikan Nana melalui akun media sosial pribadinya setelah tangkapan layar komentarnya viral di berbagai platform.
Awal Mula Kontroversi dan Penghinaan Fisik
Perselisihan ini bermula saat Made Nok mengikuti aksi demonstrasi Aliansi BEM Cirebon Raya di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026). Dalam orasinya, Made Nok mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masyarakat dibandingkan program MBG.
Video aksi tersebut kemudian diunggah oleh berbagai media sosial. Pada salah satu kolom komentar unggahan tersebut, akun Instagram @nanakencanawati menuliskan kalimat yang menyerang fisik Made Nok, yakni: “Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????, udah GEMBROT!!!”. Meskipun komentar tersebut telah dihapus, tangkapan layarnya telanjur tersebar luas dan menjadi sasaran kemarahan netizen.
Krisis Etika Pejabat Publik
Nana mengakui bahwa komentarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan etika yang seharusnya ditunjukkan oleh wakil rakyat dan telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak pihak.
“Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak, berhati-hati, dan menghormati setiap warga dalam berkomunikasi,” tulis Nana dalam permohonan maafnya. Hingga saat ini, pihak DPRD Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.
Kecaman dari Kalangan Mahasiswa
Tindakan body shaming yang dilakukan pejabat publik ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Umum PC PMII Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal, menegaskan bahwa kritik adalah hak konstitusional warga yang seharusnya dibalas dengan argumentasi, bukan serangan personal.
PMII menilai bahwa serangan fisik (ad hominem) oleh pejabat publik menunjukkan adanya krisis moral dan kepailitan nalar berpikir dalam kepemimpinan. Setelah viral, akun Nana diketahui sempat menutup kolom komentar dan mengatur akunnya menjadi privat.
Semoga insiden ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan agar lebih mengedepankan etika dan sikap inklusif dalam menyikapi aspirasi rakyat. Demokrasi yang sehat memerlukan dialog yang saling menghargai, bukan saling merendahkan antar sesama warga negara.
