Jakarta, Surau.ID – Tragedi banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera yang merenggut lebih dari 700 korban jiwa memicu kritik keras terhadap pemerintah. Greenpeace Indonesia menilai peristiwa ini bukan semata bencana alam, melainkan cermin kegagalan negara dalam menjaga lingkungan.
Atas dasar itu, organisasi tersebut mendesak tiga menteri untuk meminta maaf dan mengundurkan diri.
Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam kerusakan ekologis yang memperburuk dampak bencana.
Ia menilai ketiganya gagal memastikan tata kelola lingkungan yang aman dan sesuai prinsip keberlanjutan.
Menurut Iqbal, kesalahan Raja Juli Antoni terletak pada kewenangan pemberian izin penggunaan kawasan hutan yang dinilai terlalu longgar serta lemahnya pengawasan lapangan.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia dianggap mendorong penerbitan izin pertambangan secara masif, baik di dalam maupun luar kawasan hutan, yang berkontribusi terhadap kerusakan bentang alam.
Sementara Hanif Faisol Nurofiq dinilai bertanggung jawab melalui penerbitan AMDAL yang seharusnya menjadi gerbang terakhir penilaian kelayakan lingkungan sebelum izin keluar.
“Ini bisa masuk kategori pembiaran. Karena itu tiga menteri ini harus meminta maaf dan mengundurkan diri,” tegas Iqbal.
Ia mencontohkan kondisi Batang Toru sebagai salah satu area paling terdampak kerusakan. Bukaan lahan besar untuk tambang emas dan proyek pembangkit listrik membuat struktur tanah kehilangan kemampuan menyerap air.
Ketika hujan deras turun, tidak ada lagi buffer alami yang mampu menahan aliran air. Selain itu, temuan tumpukan kayu hanyut menunjukkan indikasi pembalakan liar. Iqbal bahkan membantah klaim pemerintah yang menyebut kayu tersebut berasal dari pohon tumbang alami.
“Bukti di lapangan menunjukkan kayu-kayu yang sudah digergaji,” ungkapnya.
Greenpeace juga menolak anggapan bahwa bencana ini adalah takdir. Iqbal menyayangkan pemerintah yang kerap mengabaikan peringatan ilmuwan mengenai krisis iklim dan risiko ekologis demi kepentingan politik jangka pendek.
Baginya, tragedi ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan yang abai terhadap daya dukung lingkungan.
“Yang paling menyedihkan bagi aktivis lingkungan adalah ketika prediksinya menjadi kenyataan. Kita selalu dibilang jangan mencari siapa yang salah. Ini bukan takdir semata, ini kegagalan kebijakan,” pungkasnya. (*)
