JAKARTA (Surau.ID) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kolaborasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui forum “Temu Warga: Kolaborasi Multipihak dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah” di Jakarta Future Hub, Jakarta Pusat. Forum ini menjadi penutup rangkaian peringatan Plastic Free July atau Bulan Juli Bebas Plastik sekaligus ruang dialog antara warga dan pemerintah untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Forum tersebut digagas Greenpeace Indonesia, Dietplastik Indonesia, Divers Clean Action, Indorelawan, WALHI Jakarta, dan WALHI Nasional. Para peserta membahas implementasi berbagai kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sekaligus menyerap masukan langsung dari masyarakat.
Melansir Greenpeace Indonesia, Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, mengatakan penyelenggara sengaja mengubah konsep Pawai Bebas Plastik tahun ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan masyarakat dengan pemangku kebijakan.
Ia menambahkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pawai Bebas Plastik tahun ini dirancang untuk menjadi ruang dialog antarwarga dan pemangku kebijakan. Untuk menjawab persoalan sampah, pemerintah daerah sudah sering bicara melalui kebijakan dan regulasi. Di sisi lain, warga juga harus terus beradaptasi dalam menghadapi realitas implementasi kebijakan sehari-hari.
“Kami menilai kebijakan tata kelola sampah yang berorientasi pada partisipasi masyarakat amat penting untuk keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di lapangan. Dengan format diskusi multipihak ini, kami berharap pemahaman bersama dan kolaborasi yang lebih kuat dapat terbangun antara warga dan pemerintah agar implementasi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan bisa tercapai,” terang Ibar Akbar.
Pemprov DKI Jakarta sendiri terus mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui sejumlah regulasi, di antaranya Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga serta Pergub Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga dan evaluasi pelaksanaannya secara berkelanjutan.
Pemprov DKI Tekankan Peran Masyarakat dalam Pemilahan Sampah
Ketua Subkelompok Kemitraan Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sri Mulyati, menjelaskan bahwa sektor permukiman masih menjadi penyumbang sampah terbesar di ibu kota. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pengelolaan sampah.
“Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa bekerja sendirian. Kami membutuhkan dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pemilahan dan pengolahan dari sumber. Kami pastinya punya banyak keterbatasan, maka dari itu kami mendorong terwujudnya kolaborasi,” katanya.
Forum tersebut juga menghadirkan pengalaman warga yang telah berhasil menerapkan sistem pemilahan sampah di lingkungannya. Pengurus PKK RW 016 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, membagikan praktik baik melalui Koperasi Kompos yang dikelola secara mandiri oleh warga.
Mengutip Greenpeace Indonesia, anggota PKK RW 016 Cakung, Fadjar Satyani, menilai perubahan perilaku masyarakat hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan warga berjalan bersama.
“Kalau kita mau perubahan yang terasa dampaknya, kita harus melakukannya bersama-sama. Ketika kita mengajak untuk berubah, kita juga harus menyiapkan solusinya. Kita siapkan sistemnya agar orang dimudahkan dalam melakukan perubahan yang bermakna,” kata Fadjar.
Organisasi Lingkungan Soroti Plastik Sekali Pakai
Selain membahas implementasi kebijakan, forum tersebut juga menyoroti tantangan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Meski Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, masih terdapat persoalan pada sampah plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan kemasan saset yang belum masuk kategori sampah terpilah sehingga berpotensi menjadi residu.
Manajer Komunikasi Dietplastik Indonesia, Adithiyasanti, mengingatkan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mulai Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Karena itu, ia menilai pengurangan konsumsi plastik sekali pakai harus menjadi prioritas agar volume sampah tidak terus meningkat.
Menurutnya, TPA Bantargebang hanya akan menerima residu pada Agustus 2026. Jika plastik sekali pakai seperti saset dan kantong tidak dicegah dari konsumsi, tumpukan sampah plastik sekali pakai di Bantargebang kemungkinan akan terus bertambah. Jakarta sudah punya peraturan pembatasan plastik sekali pakai dan cukup berhasil dalam mengurangi penggunaan plastik.
“Perlu ada aturan tambahan untuk membatasi plastik sekali pakai, salah satunya dengan mendukung perwujudan ekosistem guna ulang yang juga sudah banyak dilakukan di warga Jakarta, sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah di mana pengurangan dengan guna ulang menempati urutan teratas,” ujar Adithiyasanti.
Forum kemudian ditutup dengan sesi Rembuk Warga, yang memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, persoalan, dan rekomendasi terkait pengelolaan sampah. Seluruh masukan tersebut langsung diterima perwakilan Pemprov DKI Jakarta sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Menutup forum, Ibar Akbar menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Warga juga punya solusi. Rekomendasi yang terhimpun hari ini dapat menjadi peluang tindak lanjut antarpemangku kepentingan untuk mendorong aksi kolektif yang berkelanjutan dalam pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat,” tandas Ibar.
