Jakarta (Surau.ID) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan 12 bidang fokus riset dan inovasi untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program tersebut dijalankan Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk periode 2026-2028.
Penugasan Task Force BRIN ditandai dengan Kick-off Meeting bertema “Sinergi Riset dan Inovasi untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera” yang berlangsung di Grand Ballroom Gedung Widya Graha BRIN, Gatot Subroto, Jakarta.
Task Force tersebut mengusung pendekatan terintegrasi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai dasar dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Tiga Provinsi.
Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Kepala BRIN Nomor 18/I/HK/2026. Dalam pelaksanaannya, Task Force BRIN dikoordinatori Joko Widodo, Ph.D.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan hasil riset harus dapat digunakan secara langsung untuk membantu masyarakat terdampak. Menurutnya, peneliti tidak cukup hanya menghasilkan kajian dari ruang laboratorium, tetapi perlu memastikan temuannya menjawab kebutuhan di lapangan.
“Riset dan inovasi tidak boleh berhenti di meja laboratorium atau menara gading. Riset harus hadir di tengah lumpur bencana, menjawab jeritan warga, dan memberikan solusi berbasis sains untuk pemulihan tanah Aceh-Sumatera,” katanya.
12 Fokus Riset untuk Pemulihan
Salah satu bentuk intervensi BRIN telah dilakukan sejak masa tanggap darurat melalui pengerahan Mobil Arsinum atau Air Sulingan Minum. Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah air bah maupun air sungai yang berlumpur menjadi air yang dapat dikonsumsi.
Pemanfaatan teknologi pengolahan air itu ditujukan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih akibat kondisi pascabencana.
Di sisi lain, BRIN juga melakukan pemetaan terhadap kerusakan lingkungan yang berpotensi memperbesar risiko bencana. Tim BRIN mengidentifikasi sedikitnya 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh dan Sumatera Utara terdampak serius akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Arif menilai rehabilitasi pascabencana tidak dapat hanya berorientasi pada pembangunan kembali permukiman. Pemulihan lingkungan dan pengelolaan DAS, menurutnya, menjadi bagian penting agar risiko bencana tidak kembali meningkat.
“Jika kita hanya membangun kembali rumah tanpa memulihkan daya dukung lingkungan dan mengelola DAS secara terpadu dari hulu ke hilir, maka kita hanya sedang menunggu bencana berikutnya terulang kembali,” tegas Arif.
Untuk mendukung pemulihan hingga 2028, Task Force BRIN mengembangkan 12 fokus riset dan inovasi. Bidang tersebut meliputi pemodelan spasial risiko multibencana, pemetaan dan pemodelan deforestasi berbasis machine learning, evaluasi kesesuaian lahan pertanian, analisis data penginderaan jauh, teknologi Arsinum dan logistik air bersih, serta kajian kesehatan dan kerentanan sosial masyarakat.
Selain itu, BRIN memasukkan pengembangan rumah modular tahan gempa, restorasi DAS, perlindungan sosial adaptif dan penguatan resiliensi komunitas, strategi percepatan pemulihan ekonomi, inovasi perahu fiberglass dan kapal listrik, serta pengembangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang lebih presisi.
Kolaborasi Lintas Sektor
Pelaksanaan program pemulihan tersebut mendapat dukungan pendanaan Riset Inovasi Strategis (PRIS) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). BRIN juga melibatkan berbagai pihak agar hasil riset dapat diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Kolaborasi itu mencakup Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), perguruan tinggi, lembaga filantropi, sektor swasta, hingga pers.
Melalui Task Force tersebut, BRIN menempatkan pengembangan berbasis sains sebagai bagian dari proses pemulihan, mulai dari kebutuhan darurat hingga penanganan persoalan lingkungan, sosial, ekonomi, dan mitigasi risiko bencana dalam jangka panjang.
