SURABAYA (Surau.ID)– Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar pertemuan bersama para pengusaha sound system dan sound carnaval se-Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (19/11/2026) untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan kesepakatan tata kelola acara. Agenda diskusi bertajuk “Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur” ini akan diselaraskan dengan surat edaran Polda Jatim terbitan 2025.
Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menyampaikan bahwa forum tersebut membuka ruang dialog langsung bagi pelaku usaha hiburan keliling tersebut. Menurutnya, perbincangan ini mendesak dilakukan karena fenomena sound carnaval tengah memicu pro dan kontra di masyarakat.
“Hari ini saya mengundang pemilik sound system atau sound carnaval seluruh Jawa Timur, untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman pemilik sound system atau sound carnaval ini,” kata Irjen Dekananto, seperti dikutip dari detikJatim.
Dekananto menekankan bahwa pihak kepolisian ingin mencegah dampak negatif dari penyelenggaraan sound carnaval.
Ia menyebutkan sejumlah risiko yang harus dihindari selama kegiatan berlangsung.
“Jajaran kepolisian tidak ingin dalam keberadaan sound carnaval ada korban jiwa, ada dancer yang erotis, ada yang menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai ada perusakan fasilitas umum,” ujarnya.
Selain aspek keamanan dan ketertiban umum, Dekananto meminta para pelaku usaha mematuhi aturan yang telah tertuang dalam surat edaran Polda Jatim.
Ia menyoroti pentingnya menghormati norma keagamaan mengingat Jawa Timur memiliki banyak lembaga pendidikan Islam.
“Dan ada yang perlu diindahkan terkait misalnya ketika azan harus berhenti, jangan melewati pondok pesantren karena Jatim merupakan provinsi yang religius banyak pondok pesantren, maka nilai-nilai agama diharapkan dipatuhi bersama,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Dekananto juga mendorong pengusaha sound system bersikap tegas sebagai penyedia jasa apabila penyewa melanggar ketentuan dalam perjanjian. Klausul kontrak dinilai dapat menjadi instrumen pengendalian di lapangan.
Mereka, lanjutnya, ada kontrak dengan penyewa mana yang boleh mana yang tidak, misal nanti ada penari erotis, nanti mereka berhenti, kalau ternyata ada yang mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, ya mereka yang menghentikan sound itu.
“tu yang nanti salah satu akan dibahas oleh tim dari masing-masing kabupaten dan kota, untuk mencegah apa yang disampaikan tadi,” jelas Dekananto.
Fenomena hiburan sound horeg dan sound carnaval di berbagai daerah Jawa Timur kerap menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan kebisingan, arus lalu lintas, serta ketertiban lingkungan.
Melalui koordinasi lanjutan di tingkat kabupaten dan kota, aturan main di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih terukur tanpa mematikan ruang usaha warga.