SURABAYA (Surau.ID) — Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi di sejumlah titik di Kota Surabaya pada Rabu (29/4/2026). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi sistem distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin menyulitkan sopir, mulai dari pemblokiran barcode hingga berkurangnya kuota harian tanpa penjelasan.
Koordinator 1 GSJT, Angga Firdiansyah, mengatakan persoalan utama yang dikeluhkan para sopir berada pada sistem barcode atau parkot yang digunakan dalam pembelian solar subsidi. Menurutnya, banyak akun sopir tiba-tiba terblokir meski sebelumnya sempat dibantu untuk dibuka kembali.
“Masalahnya ada di sistem parkot. Banyak teman-teman yang terblokir. Waktu aksi bulan Desember lalu sempat dibantu dibukakan, tapi beberapa minggu atau bulan kemudian terblokir lagi,” ujar Angga, Rabu 29 April 2026.
Selain menghadapi pemblokiran akun, para sopir juga mengaku kerap mendapat stigma sebagai penyalahguna BBM subsidi. Angga menjelaskan, beberapa sopir sempat diamankan karena membawa jeriken yang dianggap untuk penimbunan, padahal jeriken tersebut digunakan sebagai cadangan operasional saat menempuh perjalanan lintas pulau.
“Teman-teman yang lintas pulau ini kesulitan mendapatkan BBM subsidi di luar Jawa. Antrean panjang, bahkan di beberapa SPBU tidak diperbolehkan mengisi. Sementara di depan SPBU justru banyak penjual eceran dengan harga Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per liter,” jelasnya.
GSJT juga menyoroti persoalan kuota harian subsidi solar yang sering berubah mendadak. Angga menyebut kuota yang sebelumnya tercatat sekitar 200 liter per hari sering tiba-tiba berkurang drastis saat sopir hendak melakukan pengisian.
“Sering terjadi, saat mau isi, kuota tinggal 50 liter, bahkan ada yang habis sama sekali. Padahal sebelumnya masih ada,” katanya.
Menurut Angga, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan data akun oleh pihak tertentu. Kecurigaan itu muncul karena sebagian sopir tidak memegang langsung akses akun mereka, termasuk email dan kata sandi yang terhubung dengan sistem barcode.
“Ada kasus kendaraan posisinya di Jawa Timur, tapi datanya tercatat mengisi di Jawa Barat bahkan Sumatera. Ini jelas janggal dan merugikan sopir,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, GSJT meminta pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi. Mereka juga menuntut transparansi pengelolaan akun dan kuota agar sistem yang diterapkan tidak terus merugikan sopir truk yang bergantung pada subsidi solar untuk operasional sehari-hari.
