Penulis: Muhammad Fakhruddin Al-Razi
MELEWATI Januari 2026, beberapa berita tentang bencana alam yang sempat mengkhawatirkan di akhir 2025 mulai meredup, tergantikan oleh timeline yang berisi penampakan post-power syndrome dari seseorang berinisial J. Alih-alih meributkan keberlanjutan alam, keberlanjutan kekuasaan terasa lebih menggiurkan bagi para kader partai. Tapi tunggu, masa depan alam rasanya lebih penting daripada masa depan perpolitikan anak.
Sen kiri, belok kanan, mari berpikir kembali soal posisi manusia dalam kerusakan negara alam. Pertama, mari kita ingat kembali perdebatan Ulil Abshar dengan seorang pemuda aktivis lingkungan. Singkatnya, satu menginginkan penghentian eksploitasi pemanfaatan alam demi kelestarian, sementara yang lain bersikap permisif dengan beberapa catatan. Ada satu pertanyaan yang perlu diajukan: di manakah posisi manusia pada masing-masing sikap kedua sosok tersebut?
Dalam tradisi perdebatan isu keberlanjutan, dikenal dua istilah konseptual: ekologi natural (natural ecology) dan ekologi penuh (full ecology). Keduanya memosisikan manusia dalam konteks yang berbeda, meski sama-sama mengandung konsekuensi radikal. Ekologi natural memosisikan manusia sebagai “aktor asing” yang datang membawa “kiamat” bagi keberlangsungan alam. Patut diakui, banyak bencana dan kerusakan alam memang diakibatkan oleh manusia. Dari sinilah istilah human-made disaster dan natural disaster muncul. Dalam pandangan ini, alam diyakini memiliki ritme harmonisnya sendiri, yang kemudian menjadi sumbang karena ulah manusia.
Manusia: Bagian Ekosistem atau Justru Perusaknya?
Sekilas, dari sudut pandang tersebut, manusia adalah biang keladi hancurnya tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang sama-sama memiliki hak untuk hidup damai di alam. Tapi tunggu, pertanyaan lanjutan muncul: jika manusia dianggap sebagai sumber kerusakan atau aktor asing yang menginvasi bumi, lantas apakah manusia tidak memiliki status sebagai bagian dari unit ekosistem itu sendiri? Manusia tinggal di bumi, bukan alien, dan hidup dari alam. Dengan kata lain, menghentikan eksploitasi pemberdayaan alam berarti mengeluarkan status manusia sebagai bagian dari lingkup ekosistem itu sendiri—kurang lebih seperti seseorang yang dikeluarkan dari daftar KK (Kartu Keluarga). Di sinilah konsep full ecology bersuara.
Manusia, dalam kerangka ini, dianggap sebagai bagian dari unit ekosistem itu sendiri. Cara manusia mencari makan dan bertahan hidup, secara status, sama dengan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan yang hidup dalam sirkulasi ekosistem. Selayaknya harimau membunuh rusa, ular membunuh tikus, dan cicak membunuh lalat untuk makan—hanya wujud dan polanya saja yang berbeda. Memang terdengar antagonis karena terkesan membela kejahatan manusia atas alam. Namun, manusia tetap bagian dari ekosistem itu sendiri. Dari paradigma ini, pembagian bencana menjadi human-made dan natural justru menjadi paradoks.
Meski demikian, keberadaan akal menjadikan status manusia ambigu di tataran ekosistem. Secara status, ia masih bagian dari “KK” ekosistem, tetapi melalui perbuatannya, ia seolah bukan lagi anggota keluarga yang tercantum di dalamnya. Pola hidup sosial manusia yang memungkinkan konflik kepentingan antargolongan semakin memperparah kondisi ini.
Sederhananya begini: kalaupun ada istilah “invasif” dalam kehidupan hewan dan tumbuhan, pola invasinya tidak terjadi karena pertengkaran, melainkan karena fitur perebutan sumber daya yang bersifat alamiah. Ikan sapu-sapu yang disebut invasif, misalnya, apakah ia bertengkar dengan ikan lain hingga bisa menguasai suatu perairan? Sepertinya tidak. Begitu juga benalu yang hidup “menggerogoti” nutrisi tumbuhan lain—bukan karena bertengkar, melainkan karena sistem hidupnya memang demikian, dan benalu tidak bisa memilih sistem tersebut. Lalu bagaimana dengan manusia? Di sinilah masalahnya.
Selain memiliki akal yang memungkinkan pembangunan peradaban dan inovasi mutakhir—yang sekaligus merusak alam—manusia juga memiliki nafsu. Manusia bisa mengonsumsi melebihi kebutuhannya, tidak seperti makhluk lain. Kendati akal kerap diposisikan sebagai daya pengendali hawa nafsu, tak bisa dipungkiri bahwa kerja sama keduanya justru bisa melahirkan neraka bagi alam. Contohnya korupsi: pintar, bernafsu tinggi, dan akalnya digunakan untuk menuruti nafsu. Kombinasi racun dan booster negatif yang cukup sempurna, bukan?
Di sinilah ide penghentian total eksploitasi sebagai solusi pelestarian alam menjadi nyaris mustahil, atau setidaknya utopis. Mengapa? Karena manusia sudah terlanjur hidup dengan pola yang bergantung pada energi alam, sementara nafsu dan kebiasaan konsumsi telah diperkuat oleh hasil-hasil yang berdampak negatif pada lingkungan. Transportasi bergantung pada minyak bumi. Mobil listrik pun lahir dari pertambangan nikel yang merusak bumi. Bahkan penelitian dan kampanye pelestarian lingkungan memanfaatkan teknologi hasil pengerukan alam. Simalakama: diam tak bisa hidup, bergerak justru merugikan alam.
Lha, terus bagaimana dong?
Ya nggak tahu, kok tanya saya, ucap Si J.
__________________________________
*) Dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
