PROBOLINGGO KOTA (Surau.ID) — Sekitar 100 massa yang tergabung dalam PC PMII Probolinggo dan Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk May Day Labour Action di Kota Probolinggo, Selasa (5/5/2026).
Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari isu nasional terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andre Yunus hingga kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang dinilai tidak berpihak pada guru, buruh, dan UMKM.
Aksi dimulai pukul 15.05 WIB dengan titik kumpul di Gedung Meteor atau Kantor Satpol PP Kota Probolinggo. Massa kemudian berjalan kaki menuju depan Kodim 0820/Probolinggo untuk melakukan orasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah poster bertuliskan kritik terhadap pemerintah daerah, seperti “Guru Menangis, Wali kotanya Naik Mobil Baru” dan “Kembalikan hak Guru, Buruh dan UMKM”.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa massa mendesak pemerintah daerah membatalkan pengadaan mobil dinas yang dianggap bukan prioritas publik, mengembalikan kebijakan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta memulihkan gaji dan kesejahteraan guru honorer.
“Kami menuntut pemerintah lebih berpihak pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memprioritaskan pengadaan mobil dinas,” ujar salah satu orator.
Sekitar pukul 16.00 WIB, Kasdim 0820/Probolinggo Mayor Caj Amin Aminudin menemui massa aksi. Ia menyatakan pihaknya menghargai penyampaian aspirasi mahasiswa.
“Kami menghargai penyampaian aspirasi rekan-rekan semua. Hak menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang,” kata Amin.
Terkait tuntutan mahasiswa soal kasus Andre Yunus, Amin menegaskan kasus tersebut telah masuk proses hukum dan meminta mahasiswa turut mengawal jalannya persidangan.
Usai dari Kodim, massa bergerak menuju Kantor Pemerintah Kota Probolinggo dan kembali melakukan orasi. Mahasiswa menilai sektor pendidikan belum menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama setelah adanya kebijakan penghapusan BOSDA dan persoalan kesejahteraan guru.
Pada pukul 16.45 WIB, Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin bersama Wakil Wali Kota dan Kapolres Probolinggo Kota menemui massa aksi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wali Kota Aminuddin menyatakan seluruh kebijakan yang diambil telah melalui koordinasi dengan DPRD Kota Probolinggo.
“Setiap kebijakan yang saya keluarkan selalu berkoordinasi dan mendapat persetujuan DPRD,” ujar Aminuddin singkat.
Kapolres Probolinggo Kota juga meminta massa memberi waktu kepada wali kota untuk menindaklanjuti tuntutan yang diajukan, termasuk soal pakta integritas yang diminta mahasiswa.
“Sudah ada iktikad baik dari wali kota untuk menemui adik-adik,” kata Kapolres di hadapan massa.
Massa aksi sempat bertahan di depan Kantor Pemkot hingga pukul 17.25 WIB sambil menyanyikan lagu perjuangan sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib.
