JAKARTA (Surau.ID) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk Program Sekolah Rakyat, guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat memperkuat sinergi pengawasan sejak tahap awal perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar potensi penyimpangan dapat dicegah lebih dini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas barang dan dampak nyata yang diterima masyarakat.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” tegasnya.
KPK melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring juga telah melakukan kajian terhadap sejumlah program Kemensos sejak April 2026. Kajian itu bertujuan memetakan risiko korupsi sejak tahap awal, termasuk mengklarifikasi informasi mengenai harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi sorotan publik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka harga yang beredar di masyarakat merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Ia memastikan Kemensos membuka ruang pengawasan dan pendampingan dari KPK demi menjaga integritas program sosial pemerintah.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai oleh praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah didampingi jajarannya.
KPK Soroti Kualitas Barang untuk Siswa Sekolah Rakyat
Selain pengawasan anggaran, KPK juga memberi perhatian khusus terhadap kualitas barang yang diterima siswa dalam Program Sekolah Rakyat. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak, menilai kualitas barang harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan.
“Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,” ucap Ibnu.
KPK menilai pengawasan sejak tahap awal pengadaan menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara. Melalui pendekatan pencegahan, lembaga antirasuah itu ingin memastikan masyarakat menerima barang yang layak, berkualitas, dan tepat sasaran.
Meski demikian, Saifullah mengakui Kemensos masih menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, ia mendorong keterlibatan kementerian dan lembaga lain yang memiliki standar integritas kuat untuk ikut mengawasi jalannya program.
Ke depan, KPK membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Kemensos, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pengawasan internal, hingga penguatan integritas aparatur dalam menjalankan program sosial pemerintah.
KPK memandang kolaborasi lintas lembaga sebagai langkah penting agar program strategis nasional berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui pengawasan dan evaluasi bersama, KPK juga menegaskan bahwa fungsi pencegahan menjadi instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi serta memastikan hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan dan bertanggung jawab.
