JAKARTA (Surau.ID) – Pemerintah menyiapkan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan mengedepankan transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Skema baru tersebut akan didukung sistem Digital Single ID yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan, dengan nilai rata-rata bantuan mencapai Rp5,4 juta per penerima.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, , menyampaikan kebijakan itu saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (09/06/2026). Menurut dia, integrasi data melalui Digital Single ID memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penerima bantuan secara lebih akurat.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.
Sistem Digital Single ID ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola data penerima bantuan sehingga program sosial dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar memenuhi syarat.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai,” ujarnya.
Selain memperbarui pola penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga sedang mengkaji perubahan kebijakan subsidi. Pendekatan yang selama ini berfokus pada barang akan diarahkan menjadi bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurut Luhut, model tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menekan kebocoran karena dana diterima langsung oleh kelompok sasaran. Data yang terhimpun dalam Digital Single ID juga akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya adalah memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai data yang terintegrasi akan membantu memetakan profil penerima sehingga penyaluran pembiayaan dapat dilakukan lebih tepat.
“Nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya,” kata dia.
Luhut menambahkan, transformasi digital pemerintahan yang disiapkan Presiden akan berbasis teknologi AI. Dalam uji coba yang dilakukan, AI disebut mampu membaca dokumen setebal 1.600 halaman dalam waktu sekitar 30 detik sekaligus memberikan analisis awal.
Saat ini, Digital Single ID masih memasuki tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota. Salah satu fitur yang sedang diuji adalah teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial.
“Sekarang kami sedang melakukan piloting di 42 kabupaten/kota. Anda nanti bisa kita berikan contoh face recognition, Anda berhak atau tidak berhak untuk mendapat misalnya bansos,” kata Luhut.
