JAKARTA (Surau.ID) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR akan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/06/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco secara langsung menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang melalui sambungan telepon. Percakapan itu dilakukan di hadapan para mahasiswa untuk membahas berbagai masukan terkait pelaksanaan dan efisiensi program MBG.
Dasco meminta penjelasan mengenai langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan BGN, termasuk penghentian operasional dapur MBG pada hari libur dan evaluasi terhadap dapur yang dinilai tidak berjalan optimal.
“Hasil rapat kemarin (pada 16 Juli lalu) harus dijalankan. Dapur yang tidak berjalan optimal atau tidak bermanfaat harus ditutup, begitu juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus diefisiensikan,” tegas Dasco.
Menanggapi hal tersebut, Nanik menyampaikan bahwa berbagai kebijakan efisiensi yang diterapkan BGN telah menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar. Salah satunya berasal dari penataan pelaksanaan program dan penghentian operasional pada waktu-waktu tertentu.
Menurut Nanik, efisiensi yang telah dilakukan sejauh ini menghasilkan penghematan sekitar Rp46 triliun. Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp70 triliun sampai akhir tahun seiring penerapan berbagai kebijakan efisiensi tambahan.
Dasco menilai langkah penghematan harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola anggaran secara menyeluruh. Ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Dasco meminta BGN melakukan penataan terhadap dapur MBG yang jumlahnya melebihi kebutuhan di lapangan. Ia juga mendorong penyisiran ulang penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menurut informasi yang diterimanya, keberadaan dapur yang tidak sesuai kebutuhan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Karena itu, evaluasi dan penataan dianggap menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas program.
“Pengawasan DPR berjalan, sementara BGN juga bekerja keras melakukan efisiensi untuk menyelamatkan anggaran negara. Langkah-langkah perbaikan seperti ini harus terus dilanjutkan,” pungkas Dasco.
