JAKARTA (Surau.ID) – Pemerintah memutuskan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan itu dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran program prioritas tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan dilakukan agar pengelolaan dana oleh Badan Gizi Nasional lebih efektif tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/05/2026).
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat serta mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Purbaya memberi sinyal efisiensi anggaran program MBG masih akan berlanjut. Namun, pemerintah belum merinci skema penghematan lanjutan yang tengah disiapkan.
Prabowo Evaluasi Manajemen MBG
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo saat ini tengah mengevaluasi tata kelola program MBG, termasuk pola belanja anggaran yang dilakukan BGN. Pemerintah ingin memastikan penghematan tidak mengurangi efektivitas program bagi siswa sekolah.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” katanya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 34,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai Rp826 triliun atau naik 51,1 persen. Pemerintah menyebut peningkatan itu merupakan bagian dari strategi pemerataan penyaluran belanja sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen. Sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp425,5 triliun.
Adapun pendapatan negara tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Dengan capaian tersebut, defisit APBN hingga 30 April 2026 mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
