JAKARTA (Surau.ID) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dalang di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut keterangan yang dilansir Radar Jember, penyidik diminta tidak sekadar berfokus pada pelaku internal kepolisian, melainkan menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan.
Saat ini, penanganan perkara oleh Bareskrim Polri telah berkembang menuju tahap penyidikan guna mendalami keterkaitan antara aktivitas penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana makar.
Gelar Perkara dan Evaluasi Perangkat Negara
Dalam tahap penyidikan sebelumnya, aparat telah menyita barang bukti perangkat komunikasi dan rekaman percakapan seluler, serta menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka berdasarkan jeratan KUHP dan Undang-Undang ITE.
Meskipun ditemukan indikasi upaya penghapusan sebagian data komputer, seluruh barang bukti yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan mendalam melalui gelar perkara pada Kamis (19/11/2026) untuk memetakan motif peristiwa.
Pemerintah juga berencana mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pengawasan penggunaan alat penyadapan oleh lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.
Asas Praduga dan Kecukupan Alat Bukti
“Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka,” tegas Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Kamis (19/11/2026).
Ia menekankan bahwa setiap penetapan status hukum harus berlandaskan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang sah sehingga penyidikan dugaan makar tidak disimpulkan secara tergesa-gesa.
Proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan diharapkan mampu menuntaskan perkara ini secara adil demi menjaga wibawa konstitusi serta stabilitas keamanan nasional.