JAKARTA (Surau.ID) – BEM PTNU Se-Nusantara mendorong DPR RI segera menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap Kejaksaan RI guna memperkuat supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan publik, Jumat, 11 Juli 2026.
Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa langkah ini adalah mekanisme demokrasi untuk memastikan lembaga negara bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa mengintervensi proses hukum.
Evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan dianggap sebagai instrumen penting dalam menjaga masa depan institusi penegak hukum agar tetap tegak di atas prinsip keadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
Memperkuat Akuntabilitas dan Integritas
Pengawasan oleh DPR RI dipandang sebagai langkah objektif untuk memperkuat sistem internal Kejaksaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi penanganan perkara serta integritas aparatur dalam menjalankan amanat konstitusi.
BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diproses dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Upaya ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap profesionalisme lembaga.
Lima Tuntutan BEM PTNU
Dalam aksi tersebut, BEM PTNU menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR RI, di antaranya mendesak fungsi pengawasan objektif, pemanggilan Jaksa Agung oleh Komisi III, dan evaluasi menyeluruh terhadap aspek tata kelola internal.
Mereka juga mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) jika ditemukan persoalan sistemik serta menuntut keterbukaan hasil pengawasan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Yang ingin kami jaga bukan hanya penyelesaian satu perkara, tetapi masa depan institusi penegak hukum,” ujar Achmad Baha’ur Rifqi.
Harapannya, mekanisme pengawasan yang berjalan secara profesional akan memperkuat sistem hukum Indonesia. Lembaga penegak hukum yang kuat adalah institusi yang terbuka terhadap evaluasi serta konsisten dalam menjaga integritas di hadapan masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang sehat.
