JEMBER (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten Jember mewajibkan 1.200 tenaga kesehatan (nakes) menguasai teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mempercepat penanganan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Langkah digitalisasi ini diambil untuk memangkas birokrasi data yang selama ini dinilai menghambat pelayanan. Teknologi AI diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengintegrasikan sistem kesehatan serta mempermudah pemetaan kelompok berisiko secara real-time.
Dengan penerapan AI, efektivitas pengambilan keputusan di lapangan diharapkan meningkat drastis. Pemerintah daerah menargetkan transformasi digital ini mampu menurunkan angka stunting secara signifikan melalui intervensi yang lebih akurat, cepat, dan berbasis data terintegrasi.
AI Sebagai Juru Selamat Data
Pemanfaatan teknologi ini menjadi terobosan untuk mengatasi kendala pelaporan yang selama ini memakan waktu lama. Integrasi AI memungkinkan nakes di lapangan mengidentifikasi kondisi balita lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum masalah kesehatan berkembang menjadi lebih serius.
Kepala Dinkes PPKB Jember, Muhammad Zamroni, menekankan bahwa kemampuan adaptasi teknologi bagi nakes bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Digitalisasi sistem menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif terhadap tantangan kesehatan di lapangan.
Inovasi Pelayanan Berbasis Literasi Digital
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan literasi digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menciptakan inovasi layanan yang berdampak positif bagi masyarakat. Penggunaan teknologi AI harus dilakukan secara bijak, etis, dan tetap mengedepankan tanggung jawab profesional.
“Silakan gunakan dengan bijak, jangan langsung di-copas misalnya, itu ketahuan. Dan saya ingatkan kepada seluruh ASN, termasuk kepala OPD, hati-hati,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Integrasi AI dalam pelayanan publik ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan penanganan stunting, tetapi juga memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan teknologi, sistem pengawasan terhadap berbagai program pembangunan, termasuk pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan lebih ketat dan objektif.
Transformasi ini menjadi komitmen besar Jember untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, modern, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat luas, sekaligus menempatkan teknologi sebagai alat bantu utama untuk akselerasi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing di masa depan.
