JEMBER (Surau.ID) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur zonasi di sejumlah SMPN pinggiran Jember resmi berakhir pada Rabu (24/6), namun banyak sekolah masih belum memenuhi kuota pagu yang tersedia.
Fenomena ketimpangan jumlah pendaftar masih menjadi tantangan utama dalam proses penerimaan tahun ini. Beberapa sekolah, seperti SMPN 4 Sumberjambe, bahkan hanya mencatatkan 10 pendaftar hingga hari terakhir pendaftaran akibat kalah bersaing dengan pondok pesantren.
Kondisi serupa terjadi di SMPN 2 Panti, SMPN 8 Jember, SMPN 2 Mumbulsari, dan SMPN 4 Kalisat yang masih kekurangan calon siswa. Sekolah-sekolah tersebut kini bergantung pada proses seleksi tahap selanjutnya untuk menutupi sisa kuota yang belum terisi.
Stigma Sekolah Favorit Masih Melekat
Minimnya minat pendaftar di wilayah pinggiran diduga kuat dipengaruhi oleh stigma masyarakat mengenai sekolah favorit dan nonfavorit. Hal ini menyebabkan penumpukan calon siswa di sekolah-sekolah pusat kota, sementara sekolah di wilayah pinggiran kesulitan menjaring peserta didik baru.
Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah berupaya menyosialisasikan bahwa kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri adalah setara. Namun, perubahan persepsi masyarakat terhadap “sekolah favorit” masih menjadi kendala besar dalam pemerataan akses pendidikan di tingkat SMP.
Strategi Pemenuhan Pagu Sekolah
Pihak sekolah kini mengharapkan tambahan siswa dari jalur limpahan pendaftar yang tidak diterima di pilihan pertama. “Biasanya setelah pengumuman, siswa yang tidak diterima di pilihan pertama akan masuk ke pilihan kedua. Semoga ada yang masuk ke SMPN 2 Panti,” ujar Kepala SMPN 2 Panti, Leksono Wahyoe Widayat.
Upaya ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh rombongan belajar terisi sesuai kapasitas yang ditetapkan. Pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat, mengingat standar mutu pengajaran di semua sekolah negeri telah dijamin sama.
Diharapkan setelah pengumuman seleksi nanti, distribusi siswa dapat lebih merata sehingga tidak ada sekolah yang kekurangan peserta didik secara signifikan. Ke depan, diperlukan evaluasi lebih mendalam mengenai pola distribusi siswa agar keadilan akses pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh warga di berbagai kecamatan di Kabupaten Jember secara merata dan berkelanjutan.
