KOTA PROBOLINGGO (Surau.ID) – Ketua Bidang Akademik PAC GP Ansor Wonoasih sekaligus Koordinator BEM SI Daerah Yogyakarta periode 2023-2024, Muh Rayhan, menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama dalam mengawal arah kebijakan bangsa, termasuk dalam menyikapi berbagai program pemerintah dan dinamika kehidupan bernegara.
Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik memperingati Hari Lahir Pancasila bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” yang diselenggarakan oleh PC GP Ansor Kota Probolinggo di Gedung Mina Samudra atau UPT PTKP3, Jalan Ikan Hiu, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (24/6/2026) malam.
Di hadapan sekitar 100 peserta, Rayhan menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang lahir dari semangat persatuan dan keberagaman.
“Pancasila merupakan way of life sekaligus filsafat dasar bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme Indonesia lahir dan berkembang dari semangat persatuan, keberagaman, serta cita-cita bersama yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya.
Menurut Rayhan, perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Pada masa-masa tertentu, implementasi Pancasila bahkan digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas nasional dan menghadapi berbagai ideologi yang dianggap bertentangan dengan dasar negara.
Dalam kesempatan tersebut, Rayhan juga menyoroti berkembangnya anggapan di tengah masyarakat bahwa sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa mendapat dukungan atau pendanaan dari pihak asing. Ia menilai tuduhan tersebut harus disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain membahas isu demokrasi dan gerakan mahasiswa, Rayhan turut menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
“Perlu dilakukan evaluasi mengenai efektivitas dan sasaran program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak yang mengalami stunting dan balita dari keluarga kurang mampu,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menyempurnakan petunjuk teknis dan mekanisme pelaksanaan program sejak tahap awal agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
Rayhan juga menyoroti keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar hukum, tugas, dan ruang lingkup keterlibatan institusi tersebut kepada publik.
“TNI merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok di bidang pertahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang melibatkan TNI dalam program-program nasional perlu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta memperhatikan profesionalisme institusi,” tegasnya.
