JAKARTA (Surau.ID) – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pejabat kementerian dan badan negara untuk memegang teguh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi. Peringatan ini disampaikan menyusul rentetan kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat tinggi negara dalam kurun waktu yang berdekatan.
Menjaga Integritas sebagai Pembantu Presiden
Saan menegaskan bahwa posisi menteri maupun kepala badan merupakan pembantu Presiden yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan visi besar pemerintah, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan keberpihakannya pada upaya penegakan hukum yang bersih dari praktik koruptif.
“Para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” tegas Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Ia menekankan bahwa para pejabat negara wajib menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitas agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung oleh Presiden.
Kasus Hukum yang Mencederai Kepercayaan Publik
Pernyataan Saan ini merupakan respons atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung terhadap tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Dadan Hindayana (mantan Kepala BGN), Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026.
Di saat yang hampir bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, beserta tujuh aparatur sipil negara (ASN) lainnya atas dugaan pemerasan. Silmy diduga menerima aliran dana hasil pemerasan yang dilakukan sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.
Harapan bagi Tata Kelola Pemerintahan
DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas serangkaian peristiwa tersebut. Kasus-kasus ini dinilai sebagai realitas pahit yang harus dihadapi bangsa dalam upaya bersih-bersih birokrasi. Ke depannya, diharapkan para pejabat baru dapat segera berbenah dan memperbaiki tata kelola di lembaganya masing-masing.
Pengawasan ketat dari lembaga legislatif akan terus dilakukan guna memastikan bahwa seluruh program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, dapat berjalan transparan dan akuntabel tanpa ada lagi oknum yang menyalahgunakan wewenang. Integritas pejabat publik adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin keberhasilan agenda pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
