JAKARTA (Surau.ID) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’.
Nama Mardani ada di urutan pertama. Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul HMP, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal. Terpantau ada 12 anggota DPR yang sudah meneken HMP. Namun Mardani menyebutkan saat ini jumlah pengusul terus bertambah.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani, Selasa (10/11/2026), seperti dilansir detikcom.
Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah adanya putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal.
Sejumlah politikus pun telah mengusulkan agar DPR menggunakan HMP untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Salah satunya adalah Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengatakan adanya aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP.
Sebagai catatan, HMP adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah.
Menurut Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi dasar penggunaan HMP:
a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional.
b. Tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, apabila DPR sebelumnya sudah menggunakan kedua hak tersebut.
c. Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, menurut penjelasan di situs resmi DPR, HMP bukan hanya sarana kritik politik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
