JAKARTA (Surau.ID) — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah kesetaraan SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak ada gunanya.
Yusril menegaskan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan surat keterangan (suket) ijazah tersebut sudah bersifat final dan mengikat (final and binding).
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan, putusan MK dan MA saling menguatkan sehingga tidak ada lagi celah hukum atau upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dapat diajukan oleh pihak manapun.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” lanjutnya.
Lebih detail, Yusril menerangkan posisi hukum Gibran dalam perkara di MA tersebut. Tergugat utama dalam kasus itu adalah Dirjen Kemendikdasmen.
Karena Gibran tidak memosisikan diri sebagai Tergugat Intervensi sejak awal, ia tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PK.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Dikdasmen diproyeksikan tidak akan mengajukan PK dan siap mengeksekusi putusan MA tersebut.
Menurut Yusril, begitu eksekusi dilakukan oleh kementerian terkait, maka status hukumnya menjadi kian mengikat.
Dampak dari putusan final MA tersebut juga dinilai berpotensi menghentikan proses persidangan yang saat ini sedang berjalan di PTUN.
Yusril menyebut gugatan yang dilayangkan oleh pihak seperti Mercy maupun Denny Indrayana bisa gugur dengan sendirinya.
“Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ungkap Yusril.
