JEMBER (Surau.ID) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat tidak langsung melepas peserta setelah menyelesaikan program pelatihan keterampilan kerja.
Seruan ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, saat meninjau langsung pelatihan menjahit di LPK Prima Patrang serta bakery and pastry di Politeknik Negeri Jember (Polije) pada Rabu, 19 November 2026.
Pendampingan lanjutan selama enam bulan dinilai sangat krusial agar bekal keahlian peserta benar-benar terimplementasi menjadi usaha mandiri maupun terserap ke dunia kerja guna meningkatkan ekonomi keluarga.
Bantuan Peralatan dan Pemantauan DBHCHT
Sunarsi menegaskan bahwa tujuan utama pelatihan kerja bukan sekadar mengejar sertifikat kelulusan semata, melainkan memastikan masyarakat mampu berinovasi, menghasilkan produk berkualitas, serta merintis usaha berkelanjutan.
Ia bahkan mengusulkan pemberian apresiasi berupa bantuan peralatan usaha bagi peserta berprestasi tahun depan sebagai wujud kehadiran nyata pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat daerah.
Sejalan dengan dorongan legislatif tersebut, Disnaker Jember telah menyiapkan skema pemantauan selama enam bulan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bersama asosiasi terkait.
Komitmen Pengawalan Pascapelatihan
“Kami lakukan monitoring, apakah mereka melanjutkannya menjadi wirausaha mandiri atau masuk di dunia kerja. Insyaallah selama enam bulan nanti akan dilakukan pendampingan dan monitoring,” ujar Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Jember, Kaspar, pada Rabu (19/11/2026).
Evaluasi berkala lintas instansi ini dirancang untuk mengukur sejauh mana efektivitas program pelatihan memberikan dampak kesejahteraan nyata setelah para peserta kembali ke tengah lingkungan masyarakat.
Sinergi pengawasan antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu melahirkan wirausahawan baru yang tangguh sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di seluruh wilayah Kabupaten Jember.