JEMBER (Surau.ID) – Selang lima hari setelah gelombang kritik mahasiswa, suasana di depan Gedung DPRD Jember kembali dipenuhi massa. Kali ini, ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju hadir untuk menyampaikan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis, Sabtu (20/6/2026).
Massa yang terdiri dari para pekerja dapur MBG, pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pelaku usaha rantai pasok pangan ini menilai bahwa program tersebut telah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat akar rumput.
Dorong Perbaikan, Bukan Penghentian
Berbeda dengan tuntutan evaluasi total yang sebelumnya disuarakan oleh aliansi mahasiswa, massa FMJM menegaskan pentingnya keberlanjutan program pemerintah. Mereka berpandangan bahwa segala kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan seharusnya disikapi dengan perbaikan tata kelola, bukan dengan penghentian program.
“Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya diperbaiki. Jangan kemudian program yang sudah memberi manfaat besar bagi masyarakat malah dihentikan. Yang dibutuhkan adalah evaluasi dan penyempurnaan terus-menerus,” tegas Koordinator aksi, Agus Nur Yasin.
Aspirasi untuk Pemerintah Pusat
Dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Jember, perwakilan massa menyampaikan bahwa meskipun mereka mendukung keberlangsungan program, mereka tetap terbuka terhadap masukan yang konstruktif demi efektivitas program di masa depan.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menerima aspirasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi setiap suara masyarakat. Pihaknya berjanji akan meneruskan seluruh masukan, baik dari pihak yang mengkritisi maupun yang mendukung program pemerintah, kepada pemerintah pusat.
“DPRD menerima seluruh aspirasi masyarakat. Hari ini mereka menyampaikan dukungan terhadap program strategis nasional dengan sejumlah catatan evaluasi. Semua aspirasi tersebut akan kami teruskan sesuai fungsi dan kewenangan DPRD,” pungkas Ahmad Halim.
Langkah ini menunjukkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program nasional. DPRD Jember kini memiliki tantangan untuk menyeimbangkan berbagai aspirasi yang ada, guna memastikan kebijakan publik tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara luas tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi.
