JAKARTA (Surau.ID) – Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, menyoroti lemahnya kepemimpinan programatik pemerintah dalam menanggapi krisis ekonomi nasional yang kian mendesak bagi kesejahteraan masyarakat akar rumput di Indonesia, Rabu (17/6/2026).
Fatimah menilai terdapat ketidakkonsistenan antara prioritas proyek pemerintah dengan kebutuhan mendesak masyarakat, di mana sumber daya negara justru dialokasikan pada agenda yang belum teruji, sementara sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan terbengkalai.
Kritik tajam ini muncul seiring dengan kekhawatiran mahasiswa terhadap defisit anggaran BPJS serta implementasi kebijakan pendidikan yang dianggap jauh dari harapan, mempertegas perlunya perubahan fokus kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.
Urgensi Perubahan Pola Kebijakan
Kegamangan pemerintah dalam merumuskan konsep kebijakan dinilai sebagai masalah serius yang menghambat penyelesaian persoalan nasional. Fatimah menekankan bahwa solusi atas masalah kesehatan dan pendidikan sebenarnya sudah tersedia, namun sering kali dikorbankan demi mengejar proyek-proyek percobaan yang urgensinya dipertanyakan.
Ketidakkonsistenan tujuan dan konsep program pemerintah menjadi akar masalah yang memicu keresahan mahasiswa, terutama ketika kebijakan tersebut dipaksakan berjalan meski kondisi masyarakat sedang berada dalam posisi ekonomi yang sangat rentan.
Kunci Perubahan di Tangan Presiden
Fatimah menegaskan bahwa perubahan mendasar harus datang dari pucuk pimpinan tertinggi, karena penggantian pejabat di bawah Presiden tidak akan efektif jika karakter kepemimpinan yang mendasari kebijakan utama masih belum selaras dengan realitas kebutuhan masyarakat.
“Jika persoalannya terletak pada karakter kepemimpinan mereka sendiri, maka mengganti siapapun yang ada di bawahnya bisa jadi tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI dalam wawancara eksklusifnya.
Refleksi atas suara mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang kuat bukan sekadar tentang visi besar, melainkan tentang keberanian untuk mendengar, memprioritaskan kebutuhan rakyat, dan memiliki ketegasan dalam mengeksekusi kebijakan yang membawa dampak nyata bagi kehidupan orang banyak.
