BONDOWOSO (Surau.ID) – Ijen Cendikia Nusantara (ICN) berkolaborasi dengan Universitas Bondowoso (UNIBO) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan persoalan lingkungan sekaligus merumuskan solusi berbasis insentif ekologi. Mengusung tema “Identifikasi Permasalahan Ekologi dan Peluang Solusi Melalui Insentif Kinerja Berbasis Ekologis (IKE)”, forum ini berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026.
Diskusi publik ini melibatkan lintas sektor, mulai dari kalangan akademisi, pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak legislatif, hingga perwakilan masyarakat sipil.
Agenda utama yang dibahas adalah tantangan ekologis di Bondowoso dan peluang penerapan kebijakan insentif fiskal bagi wilayah yang berkomitmen menjaga alam.
Direktur Ijen Cendikia Nusantara, Ach. Humaidi, menjelaskan bahwa skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal berbasis ekologi sangat potensial memicu kepedulian daerah terhadap lingkungan.
Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah maupun desa yang sukses merawat hutan, menjaga sumber air, dan mengelola sampah akan diganjar insentif anggaran.
“Ini menjadi bentuk dorongan agar pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah,” tegas Humaidi.
Humaidi menambahkan, Bondowoso kaya akan potensi ekologis. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan arus pembangunan dengan kelestarian alam.
Langkah tersebut wajib ditopang oleh sinergi antara pemerintah, kampus, dan warga setempat.
“Kami berharap lahir rumusan kebijakan yang tidak hanya bagus secara konsep, tetapi juga realistis diterapkan di Bondowoso,” imbuhnya.
Sorotan Masalah Lingkungan
Sepanjang forum berjalan, problem pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang paling banyak disoroti peserta. Selain sampah, rentetan bencana tahunan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, maraknya alih fungsi lahan, hingga terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH) juga bedah secara mendalam.
Lead Project kegiatan, Alfareza Firdaus, memaparkan bahwa skema IKE dirancang untuk memacu motivasi institusi maupun komunitas lokal agar lebih proaktif dalam menjaga ekosistem.
“Harapannya ada kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan juga harus mendapat dukungan dan penghargaan,” ungkapnya.
Rektor Universitas Bondowoso, Samsul Arifin, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, perguruan tinggi memikul tanggung jawab strategis dalam menyediakan kajian ilmiah yang valid sebagai fondasi lahirnya kebijakan publik.
Forum ini dinilai menjadi jembatan nyata antara pemikiran akademis dan eksekusi di lapangan.
Menutup jalannya diskusi, Ketua LPPM Universitas Bondowoso, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, menegaskan bahwa hasil akhir dari FGD ini akan dikonversi menjadi rekomendasi kebijakan resmi.
Output tersebut diharapkan berpihak pada kelestarian alam sekaligus memberi apresiasi konkret bagi masyarakat yang selama ini konsisten menjaga ekosistem di Kabupaten Bondowoso.
