Banyuwangi, Surau.ID – Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi pertemuan strategis kader Partai Gerindra se-Jawa Timur. Selama tiga hari, 8–10 Desember 2025, para pimpinan eksekutif, legislatif, dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi berkumpul dalam agenda rapat koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar DPD Partai Gerindra Jawa Timur.
Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang menyampaikan apresiasinya karena daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah.
Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi selama ini sejalan dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami memahami betul fokus Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu juga kami jalankan di Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Dalam forum tersebut, Ipuk memaparkan capaian kolaborasi eksekutif dan legislatif di Banyuwangi, termasuk dukungan dari Fraksi Gerindra. Salah satu indikator keberhasilan ialah penurunan angka kemiskinan yang terus konsisten membaik.
“Pada 2020 kemiskinan kami masih di angka 8 persen. Kini sudah turun menjadi 6,13 persen. Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan teman-teman Gerindra,” jelasnya.
MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Fokus Penyelarasan Program Nasional
Sejalan dengan program prioritas Presiden, Banyuwangi juga telah menyesuaikan berbagai kebijakan daerah.
Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diupayakan memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal.
Menurut Ipuk, Pemkab telah meminta agar pasokan bahan pangan MBG mengutamakan produk petani dan peternak Banyuwangi.
“Selama bisa dipenuhi, suplai bahan dari desa-desa Banyuwangi harus diberdayakan agar manfaat program Presiden dirasakan lebih luas,” katanya.
Selain MBG, Banyuwangi juga mengimplementasikan program Sekolah Rakyat yang kini menaungi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu.
Gerindra Dorong Penguatan Ekonomi Lokal Lewat MBG
Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Wihadi Wiyanto, menekankan bahwa MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Ia menyebut skema pasokan dapat melibatkan petani, peternak, hingga koperasi melalui konsep Koperasi Desa Merah Putih.
“Kebijakan Sekolah Rakyat juga mencerminkan komitmen Presiden dalam menyediakan pendidikan gratis berkualitas. Kepala daerah dan kader Gerindra harus mendukung implementasinya,” tegas Wihadi.
Gerindra Jatim Serukan Harmoni Kebijakan Pusat–Daerah
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menutup sesi dengan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan.
Menurutnya, semangat harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan program prioritas nasional.
“Ketika kebijakan pusat dan daerah selaras, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari agenda Presiden,” ujarnya. (*)
