PROBOLINGGO (Surau.ID) — Ketimpangan fasilitas sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Probolinggo mendapat perhatian serius dari Senayan. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, H. Muhammad Hilman Mufidi (Gus Hilman), berjanji mengawal langsung perbaikan sarana belajar daerah yang tertinggal agar mendapatkan porsi anggaran yang adil dari pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Gus Hilman saat menyerap aspirasi warga dan wali santri dalam agenda reses di Pondok Pesantren Al-Ihsan Assalafi, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Selasa (27/10/2026) siang.
Dalam dialog yang dimulai pukul 13.00 WIB itu, masyarakat mengeluhkan minimnya sarana prasarana sekolah umum maupun madrasah di daerah pelosok. Kondisi ini dinilai memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terlebih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Probolinggo masih berada di jajaran sepuluh terbawah.
Gus Hilman, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa langkah turun ke lapangan merupakan hal penting untuk melihat langsung ketimpangan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian.
“Masa reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk menyaksikan kondisi riil masyarakat. Keluhan dari warga Kerpangan memperlihatkan bahwa bantuan sarana pendidikan dari pusat harus difokuskan ke pelosok, bukan sekadar menumpuk di area perkotaan,” katanya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pendidikan dan bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, ia memastikan temuan reses ini akan dibawa ke ruang rapat pembahasan anggaran dan pengawasan di DPR RI.
“Aspirasi mengenai madrasah dan sekolah yang fasilitasnya memprihatinkan ini akan saya perjuangkan di Senayan. Kami akan mendorong kementerian terkait agar alokasi anggaran pendidikan benar-benar berkeadilan, sehingga anak-anak di desa bisa menikmati fasilitas belajar yang aman dan bermutu,” ujar legislator asal PKB tersebut.
Melalui pengawasan langsung ini, pembenahan fasilitas pendidikan di Probolinggo diharapkan bisa berjalan lebih cepat. Langkah tersebut dinilai krusial agar seluruh anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan layak tanpa terhalang batasan geografis.
