SURABAYA (Surau.ID) – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berada di jalur yang benar sebagai kebijakan prioritas nasional. Meski demikian, organisasi mahasiswa itu mengingatkan pentingnya pengawasan publik agar pelaksanaannya tetap konsisten dan tepat sasaran.
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, mengatakan MBG merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas generasi masa depan. Karena itu, ia menekankan program tersebut tidak boleh dipersepsikan sebagai agenda seremonial ataupun proyek jangka pendek.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah prioritas negara untuk masa depan Indonesia. Tujuannya memastikan generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing kuat. Maka pengawasan masyarakat menjadi penting agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Yusfan.
Menurut dia, dari sisi kebijakan dan desain, MBG sudah disusun dengan konsep yang matang. Skema distribusi hingga pelibatan berbagai pihak dinilai telah dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok yang membutuhkan, khususnya anak usia sekolah dan keluarga rentan.
Ia menegaskan, persoalan yang muncul di lapangan bukan terletak pada sistem maupun kebijakan program, melainkan pada praktik sebagian pengelola dapur yang belum konsisten menjalankan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sistem MBG sudah benar dan kebijakannya juga sudah tepat. Yang perlu dibenahi adalah praktik sebagian pengelola dapur yang tidak disiplin terhadap kualitas dan SOP dari BGN. Di sinilah peran masyarakat dan mahasiswa untuk ikut mengawal,” katanya.
BADKO HMI Jawa Timur menilai tantangan implementasi MBG tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola, kualitas bahan pangan, distribusi, serta mekanisme pengawasan di lapangan. Tanpa kontrol publik yang kuat, program strategis tersebut berisiko menyimpang dari tujuan besarnya.
Karena itu, Yusfan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan konstruktif. Pengawasan itu, lanjut Yusfan, merupakan bentuk tanggung jawab moral kalangan akademik terhadap kebijakan publik yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami mendorong kader HMI dan masyarakat untuk aktif melakukan pemantauan dan advokasi demi keberhasilan program ini,” tambahnya.
BADKO HMI Jawa Timur berpandangan keberhasilan MBG akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk usia sekolah cukup besar.
Iamenegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta memastikan setiap program prioritas negara memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
