KEDIRI (Surau.ID) – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) secara tegas mengkritik hegemoni kapitalisme global yang dinilai mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam Halaqah Nasional bertajuk “Masa Depan Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Geopolitik Global”, para intelektual Nahdliyin menyerukan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai langkah strategis.
Forum yang diselenggarakan di Universitas Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo, Kediri, Minggu (21/6/2026) ini, menyoroti intervensi pasar bebas yang sering kali melanggar prinsip ekonomi nasional dan Pasal 33 UUD 1945.
Menolak Liberalisasi Sektor Vital
Prof. Dr. Ali Masykur Musa, dalam paparannya, menekankan bahwa ketergantungan pada kebijakan pro-asing telah melemahkan posisi tawar ekonomi domestik. Beliau secara khusus mengkritik liberalisasi sektor publik dan regulasi yang membuka peluang penguasaan asing atas aset vital bangsa, seperti isu Undang-Undang Sumber Daya Air yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.
“Kita harus aktif menentang kebijakan yang membuka peluang penguasaan asing pada aset vital. Kita perlu kembali memahami ideologi kerja untuk menandingi hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme,” tegas Ali Masykur.
Mengintegrasikan Intelektualitas dengan Spiritualitas
Dalam pandangan Rektor UIT Lirboyo, Dr. KH Reza Ahmad Zahid, peran sarjana NU harus melampaui kapasitas intelektual akademik biasa. Beliau menekankan konsep “manajemen barokah” yang menuntut keseimbangan antara rasionalitas, profesionalisme, dan kedalaman spiritualitas.
Senada dengan hal tersebut, Pj Ketua ISNU Jatim, Prof. KH Muhammad Afif Hasbullah, menegaskan bahwa intelektual Nahdliyin harus mampu menafsir zaman. Di tengah dinamika konflik geopolitik yang berdampak pada stabilitas energi dan ketahanan pangan nasional, para sarjana NU dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam merumuskan strategi ketahanan nasional.
Agenda Pemberdayaan Rakyat
Forum ini menyepakati bahwa kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama adalah keharusan agar tidak terjerat dalam dependensi pasar global. Para sarjana yang hadir, termasuk delegasi dari berbagai wilayah di Indonesia, berkomitmen untuk menjadikan ISNU sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
Rekomendasi dari halaqa ini diharapkan tidak hanya menjadi gagasan teoretis, tetapi dapat ditransformasikan menjadi kebijakan nyata bagi Nahdlatul Ulama dan bangsa. Dengan memadukan ketangguhan spiritual dan sosial, ISNU bertekad mengawal Indonesia agar tetap teguh menjaga kedaulatan di tengah ketidakpastian dunia yang kian kompleks.