JEMBER (Surau.ID) — Isu pelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, dan peran pendidikan dalam menunaikan tugas kekhalifahan menjadi sorotan utama dalam Kajian Ramadhan 1447 H/2026 M Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Aula Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah Jember, Sabtu (21/2/2026). Kegiatan bertema “Ekoteologi dan Tugas Kekhalifahan” itu dihadiri sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan bagian dari syariat Islam yang wajib dijalankan umat. Dalam paparan bertajuk “Kebijakan Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana”, ia menyoroti keterkaitan erat antara kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
“Ekologi itu bagian dari syariat Islam. Islam mengajarkan kita menjaga alam, karena dari alam yang terjaga akan lahir kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni di hadapan peserta kajian.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran negara dalam menjaga fungsi hutan melalui regulasi yang berpihak pada keberlanjutan. Sebab, lanjutnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi hutan yang memprihatinkan seperti di Aceh yang mencapai 3,5 juta hektare mengalami kerusakan akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab.
“Saya berharap para pemangku kebijakan tidak mengubah fungsi hutan dalam penerbitan undang-undang,” harapnya.
Sementara itu, akademisi sekaligus anggota unsur pengarah BNPB Rahmawati Husein mengajak masyarakat bersikap realistis dan adaptif terhadap kondisi Indonesia sebagai wilayah rawan bencana. Dalam kajian bertema “Hidup di Negeri Rawan Bencana: Bagaimana Menyikapinya”, ia menekankan bahwa risiko bencana di Indonesia bersifat struktural dan terus meningkat.
“Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng raksasa dunia—Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia—yang terus bergerak setiap tahun. Ini membuat bencana tidak bisa dihindari, tetapi risikonya bisa dikurangi,” jelas Rahmawati.
Menurutnya, faktor kepadatan penduduk dan kemiskinan turut memperbesar dampak bencana alam. Selain itu, cuaca ekstrem juga terus meningkat setiap tahun.
“Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah, memiliki peran strategis dalam menekan dampak kebencanaan,” terangnya.
Pada sesi malam, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti mengulas dimensi pendidikan dalam menunaikan tugas kekhalifahan manusia. Dalam kajian “Menunaikan Tugas Kekhalifahan: Perspektif Pendidikan”, ia menekankan bahwa pendidikan merupakan proses jangka panjang dalam membangun manusia yang berkarakter dan bertanggung jawab.
“Pendidikan adalah proses berkesinambungan untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia. Di situlah makna kekhalifahan dibangun,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan bahwa konsep khalifah menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi yang wajib menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
“Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus tunduk kepada-Nya. Tugas kita sebagai khalifah adalah menghadirkan kemaslahatan, bukan kerusakan,” pungkasnya.
