JAKARTA (Surau.ID) – Kementerian Agama dipercaya Kementerian Keuangan menjadi pilot project pembayaran tunjangan kinerja melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) setelah dinilai berhasil menunjukkan kesiapan optimal dalam pengelolaan belanja pegawai.
Penunjukan ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan implementasi awal pembayaran gaji dan tunjangan melekat. Kemenag kini fokus pada transformasi tata kelola belanja pegawai yang lebih terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel secara nasional.
Program ini ditargetkan mulai diterapkan penuh pada Agustus 2026 mendatang. Keberhasilan Kemenag dalam menyelaraskan sistem kepegawaian menjadi kunci utama kepercayaan Kemenkeu untuk memperluas cakupan pembayaran hingga mencakup seluruh tunjangan kinerja ASN di tahun 2027.
Transformasi Digital Belanja Pegawai
Kemenag tengah melakukan integrasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) dengan Platform Pembayaran Pemerintah. Langkah ini bertujuan menjadikan data kepegawaian sebagai satu-satunya rujukan utama yang akurat untuk menjamin ketepatan pembayaran hak ASN.
Progres yang sangat baik ini menjadikan Kemenag sebagai role model atau acuan bagi kementerian dan lembaga lain. Meskipun memiliki jumlah ASN yang besar dan kompleks, Kemenag terbukti mampu bergerak cepat melakukan akselerasi sistem.
Apresiasi Kemenkeu dan Langkah Kedepan
Pemerintah terus mematangkan persiapan agar seluruh belanja pegawai nantinya dapat dikelola dalam satu platform terpadu. Dukungan teknis dari Kemenkeu terus diberikan guna memastikan target transisi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
“Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian dengan jumlah ASN yang sangat besar dan kompleksitas pengelolaan belanja pegawai yang tinggi. Meskipun menjadi salah satu kementerian yang belakangan ditunjuk sebagai pilot project, Kementerian Agama mampu bergerak cepat,” ujar Samsul Anam, Kepala Seksi Transformasi, Akuntansi, Pelaporan, dan Misi Khusus DJPb Kemenkeu.
Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Kemenag dalam mewujudkan birokrasi modern yang transparan. Dengan dukungan sistem yang mumpuni, diharapkan pelayanan terhadap hak-hak seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama dapat tersalurkan dengan lebih tepat, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat.
