JAKARTA (Surau.ID) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui optimalisasi 15 aksi strategis nasional. Dalam pertemuan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5), Timnas PK membahas penguatan pengawasan di sektor perizinan, keuangan negara, hingga reformasi birokrasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Stranas PK telah menyelesaikan 58,12 persen pengendalian aksi sejak Januari 2025 hingga periode bulan ke-15 (B15) atau triwulan I 2026.
“Terdapat tiga aksi yang berkembang cukup pesat dari periode B12 (Desember 2025) ke periode B15, yaitu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mencapai 84,29% (naik 15,91%); Digitalisasi Layanan Publik di angka 76,34% (naik 3,76%); serta Penguatan Tata Kelola Impor di angka 68,50% (naik 1,25%),” ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengutip laman resmi KPK.
Timnas PK menjalankan 15 aksi tersebut melalui tiga fokus utama, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Program ini telah berjalan sejak 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.
Fokus Awasi Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Selain memperkuat pengawasan sektor strategis, Stranas PK juga mulai mengawal dua program prioritas nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pada program MBG, Stranas PK mendorong tata kelola pelaksanaan agar tetap sesuai dengan mandat kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Sementara itu, pengawasan terhadap KDMP difokuskan pada penyusunan grand design jangka panjang agar koperasi desa mampu tumbuh sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing.
“Sepanjang April, Stranas PK melalui Bappenas, juga telah berkoordinasi dengan K/L pengampu MBG dan KDMP, untuk memperkuat tata kelola dan implementasi program prioritas nasional tersebut, khususnya dalam mengidentifikasi dan memitigasi area rawan korupsi pada pelaksanaan program-program strategis,” terang Budi.
Dalam laporan kinerja kepada Presiden, Stranas PK juga menyampaikan sejumlah capaian sepanjang 2025. Untuk mendukung program swasembada pangan, Stranas PK mendorong penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 2.334 hektare di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Langkah tersebut diperkirakan mampu menambah produksi beras hingga 5,6 juta ton.
Selain itu, Stranas PK juga memperkuat pengamanan aset negara melalui penetapan 2.122 bidang tanah pada 2025 dengan nilai aset mencapai Rp117 triliun. Upaya ini sekaligus menekan risiko sengketa dan penguasaan aset negara secara tidak sah.
Di sektor logistik pelabuhan, penerapan single submission (SSm) dan single billing juga mempercepat layanan pelabuhan. Sistem tersebut memangkas waktu pelayanan hingga 5,57 jam dari rata-rata sebelumnya 10,86 jam atau sekitar 48,71 persen lebih cepat.
Timnas PK sendiri terdiri dari KPK, KSP, Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kementerian PPN/Bappenas. Ke depan, pemerintah berencana memperluas keanggotaan Timnas PK dengan melibatkan Kementerian Keuangan, BPKP, serta kementerian/lembaga lain yang berkaitan dengan program Stranas PK.
Budi menegaskan, KPK berharap penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga mampu mempercepat terciptanya birokrasi yang bersih dan transparan.
“KPK berharap besarnya atensi pemangku kebijakan dapat mempercepat terciptanya ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi yang solid dan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan setiap program prioritas juga dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi,” pungkas Budi.
