PROBOLINGGO (SURAU.ID) – Insiden temuan ulat dalam salah satu menu MBG di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, tak berhenti pada keluhan semata. Laporan warga segera memicu respons cepat dari pengelola program di tingkat desa hingga kecamatan. Setiap aduan, kata pengelola, menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Warga yang melaporkan temuan tersebut adalah Eko Rahmat, warga Desa Randumerak sekaligus penerima manfaat program MBG. Ia terdaftar sebagai penerima untuk anaknya yang masih balita, sementara istrinya, Fitriani, juga menerima manfaat dalam kategori ibu hamil.
Menanggapi laporan itu, Kepala SPPG Dusun Kalianyar, Sulhan, bersama Koordinator Kecamatan SPPG dan Ketua Kader Randumerak, langsung mendatangi rumah Rahmat untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf.
Sulhan menegaskan, proses pengolahan menu dilakukan sesuai prosedur dan dengan pengawasan ketat. Seluruh makanan, kata dia, dimasak langsung dan bukan produk instan.
“Kami sangat berhati-hati dalam memproses semua menu. Semua makanan adalah hasil olahan sendiri dan dimasak dengan teliti,” ujarnya.
Ia juga memastikan jarak waktu antara pemorsian dan pendistribusian relatif singkat. “Tidak lebih dari 20 menit. Dari sisi pengolahan dan distribusi, kami pastikan cepat dan aman,” kata Sulhan.
Meski begitu, ia mengakui kejadian tersebut tetap menjadi catatan serius. “Jika memang ada kejadian seperti itu, saya sebagai perwakilan SPPG meminta maaf. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memastikan ini tidak terulang,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu MBG pada Kamis pagi itu merupakan kombinasi menu basah untuk hari Kamis serta menu kering untuk Jumat dan Sabtu.
Di tingkat desa, laporan awal disampaikan Rahmat kepada kader setempat, Halimatus Sa’diyah. Ia mengaku sempat ragu karena penerima manfaat lain tidak melaporkan temuan serupa. Namun, laporan tersebut tetap diteruskan ke pengelola SPPG sebagai bentuk tanggung jawab.
“Karena saya ingin program MBG ini benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat, terutama ibu hamil dan balita. Jadi ketika ada masalah, harus tetap jadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa pengawasan program sosial tak hanya bertumpu pada pengelola, tetapi juga partisipasi aktif warga. Di Sidodadi, protes yang muncul tak berhenti pada keluhan, melainkan berujung pada klarifikasi dan komitmen perbaikan.
