PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan mengisi perut, melainkan fondasi utama bagi lahirnya Generasi Sehat dan Indonesia Cerdas. Menempatkan program ini sebagai beban anggaran adalah kekeliruan logika; ini adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kapasitas kognitif anak bangsa.
Harus diakui, upaya untuk menjegal atau menghentikan program mulia ini sama saja dengan membiarkan Republik Indonesia berjalan di tempat dan terjebak dalam ketertinggalan. Pihak-pihak yang terus menyuarakan penghentian program ini seolah menutup mata bahwa tanpa intervensi gizi yang kuat, mimpi menuju Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan tanpa isi.
Siapa pun yang berupaya menghentikan MBG secara tidak langsung ingin melihat bangsa ini tetap terbelakang, kalah bersaing secara global, dan kehilangan bonus demografinya.
Apakah ada kesalahan dalam implementasi MBG? Iya.
Apakah masih ada kekurangan di sana-sini? Tentu saja.
Namun, kekurangan teknis di lapangan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghapus programnya secara keseluruhan.
Tugas kita bersama—pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil—adalah mengawal, mengoreksi, dan memperbaikinya. Kita tidak boleh terjebak dalam narasi pesimis dari mereka yang tidak ingin melihat bangsa ini bergerak menjadi lebih baik.
Jika ditemukan kebocoran anggaran, distribusi yang tidak merata, atau kualitas pangan yang buruk, maka solusinya adalah penegakan hukum dan perbaikan sistem. Hakimi oknumnya, jangan programnya.
Menghentikan program strategis hanya karena kesalahan segelintir pelaksana adalah langkah mundur yang merugikan masa depan anak cucu kita. Kita butuh solusi, bukan sekadar kritik destruktif.
Mari kita kawal program ini agar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemakmuran lokal, terutama bagi para petani dan peternak sebagai bagian dari rantai pasok. Indonesia tidak boleh mundur. Generasi cerdas dimulai dari piring makan yang bergizi hari ini.
_______________________
*) Penulis adalah Pengamat Sosial dan Pemerhati Kebijakan Publik
