Cropped Red S Simbol.webp
Surau.ID •
20 November 2026 | 05:10 WIB
Daerah

Membengkak Jadi Rp81,44 Miliar, PMII Tagih Janji Efisiensi Anggaran Ketua DPRD Probolinggo

IMG 20261120 WA0002

 

PROBOLINGGO (Surau.ID) – Komitmen efisiensi anggaran Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Alih-alih turun di bawah Rp80 miliar sesuai janji, alokasi anggaran Sekretariat DPRD pada RAPBD Tahun Anggaran 2027 justru tercatat mencapai Rp81,44 miliar.

Ketua Komisariat PMII Djoyolelono Probolinggo, Nur Kholis Majid, menilai pembengkakan pagu tersebut menguji konsistensi kepemimpinan dan keberpihakan politik dewan. 

Baginya, pengelolaan uang publik memikul beban moral kepada rakyat, bukan sekadar urusan hitung-hitungan administratif di atas kertas.

“Ketika Ketua DPRD sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan efisiensi, maka publik berhak menagih realisasinya. Jangan sampai pernyataan tersebut hanya menjadi jawaban sementara ketika kritik muncul. Uang rakyat harus dikelola dengan pertimbangan kebutuhan dan manfaat, bukan semata-mata kepentingan kelembagaan,” ujarnya.

Kholis mengingatkan legislatif pada dua payung hukum utama yang mengatur tata kelola fiskal di Indonesia:

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang mewajibkan pengelolaan anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menuntut belanja negara dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta mematuhi asas keadilan dan kepatutan.

Aturan konstitusi dan undang-undang itu semestinya menjadi rem dalam menyusun skala prioritas belanja daerah, apalagi sektor pelayanan publik dan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo masih membutuhkan sokongan dana besar.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pembangunan, tetapi lupa mengevaluasi ke mana arah uang pembangunan itu dialokasikan,” katanya.

DPRD, lanjutnya, memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, sehingga sudah semestinya berani mengawasi dirinya sendiri. 

“Jangan hanya menuntut pemerintah daerah bertanggung jawab, sementara anggaran kelembagaannya sendiri tidak terbuka untuk dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih jauh, PMII Djoyolelono menekankan bahwa ukuran penghematan tidak berhenti pada pemangkasan angka di bawah Rp80 miliar semata. Setiap pos belanja wajib memiliki urgensi yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta dampak langsung bagi warga.

Menutup pernyataannya, PMII mendesak agar seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 dibuka secara transparan kepada publik agar anggaran daerah benar-benar kembali menjadi wujud kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Penulis: Badrul Nurul Hisyam
TAGS
White Surau
PT. SURAU NUSANTARA GROUP
Perum D’Tanjung Raya, Gang Alamanda, Blok S5, Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291

Langganan

Dapatkan artikel atau tulisan terbaru dari Surau.id
Copyright © 2026 Surau.id