Jakarta, Surau.ID – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap adanya 12 perusahaan yang terindikasi memiliki andil dalam bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Temuan awal itu berasal dari pemetaan lokasi terdampak yang beririsan dengan konsesi usaha kehutanan.
“Kami sudah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terkait dengan lokasi banjir,” ujar Raja Juli saat ditemui di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (4/12/25), dilansir dari Tempo.co. Ia belum merinci nama perusahaan, dengan alasan proses investigasi sedang berjalan.
Raja Juli mengatakan tim penegakan hukum kementerian telah berada di lapangan. Ia memastikan tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut bakal diumumkan dalam waktu dekat.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan kebijakan pencabutan PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) terhadap sekitar 20 perusahaan. Langkah itu akan ditempuh setelah kementerian menerima persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Luasnya sekitar 750 ribu hektare di berbagai wilayah, termasuk tiga provinsi yang terdampak banjir,” kata politikus PSI itu.
Menurut Raja Juli, penyebab banjir besar di Sumatera dipengaruhi tiga faktor utama: siklon tropis Senyar, kondisi geomorfologi DAS, serta kerusakan daerah tangkapan air.
Banjir dan longsor terjadi pada Selasa, 25 November 2025, melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data BNPB per Kamis, 4 Desember 2025 pukul 16.00 menyebut 836 orang meninggal, 518 hilang, dan 2.700 luka-luka.
Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB mencatat, hingga pukul 18.00 WIB, 51 kabupaten/kota di Sumatera terdampak bencana ini. Kerusakan meliputi 10.500 rumah, 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung perkantoran, dan 295 jembatan.(*)
