BONDOWOSO (Surau.ID) – Menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang PMII Bondowoso menggelar audiensi dengan Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso Senin, 9 November 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus mendorong penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso.
Dalam audiensi tersebut, KOPRI menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga harus memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan korban.
Kekerasan seksual dipandang bukan sekadar persoalan kriminalitas, melainkan persoalan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi korban.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian KOPRI adalah fenomena gunung es dalam pelaporan kekerasan seksual. Ketakutan terhadap pelaku, ancaman, stigma sosial, tekanan keluarga, serta kekhawatiran menghadapi proses hukum menjadi sejumlah faktor yang membuat korban enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menciptakan ruang pelaporan yang aman dan memberikan jaminan perlindungan bagi korban.
Sebagai mitra kritis dan strategis kepolisian, KOPRI menilai organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dan mahasiswa, memiliki peran penting dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak.
Peran tersebut mencakup pendidikan publik, penyampaian aspirasi korban, pengawalan kebijakan, hingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kekerasan seksual.
Dalam kesempatan itu, KOPRI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Polres Bondowoso. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan respons cepat terhadap setiap laporan kekerasan seksual, optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penguatan koordinasi lintas lembaga, serta pemaksimalan akses korban terhadap layanan psikologis, sosial, kesehatan, dan bantuan hukum.
KOPRI juga mendorong keterlibatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual.
Menurut KOPRI, perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya berfokus pada penanganan perkara setelah kekerasan terjadi, tetapi harus disertai pendidikan publik dan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dan kepedulian KOPRI dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak.
Pihaknya juga menyatakan keterbukaan untuk membangun kolaborasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman KOPRI. Polres sangat terbuka untuk berkolaborasi. Kami berharap perempuan yang menjadi korban tidak takut melapor karena kami siap mendampingi dan melindungi,” ujarnya.
Keterbukaan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara kepolisian dan organisasi masyarakat sipil.
Bagi KOPRI, kolaborasi perlu diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dalam memastikan korban memperoleh akses pelaporan, pendampingan, dan perlindungan tanpa diskriminasi.
Ketua KOPRI PMII Cabang Bondowoso, Puteri Raudatul Jannah, S.Sos., menegaskan bahwa momentum menjelang 16 HAKTP harus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan keberanian untuk bersuara dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, KOPRI akan terus mengambil peran sebagai mitra kritis dan strategis dalam mengawal isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso.
“Kami ingin perempuan Bondowoso berani bersuara. Diam bukan lagi pilihan. Jika ada kekerasan, harus dilawan dan dilaporkan,” pesannya.
Puteri menegaskan, komitmen KOPRI tidak berhenti pada penyampaian aspirasi melalui audiensi.
Organisasi tersebut juga akan terus berpartisipasi melalui pendidikan publik, kampanye kesadaran, penguatan kapasitas kader, fasilitasi akses informasi, serta pengawalan terhadap kebijakan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
KOPRI PMII Cabang Bondowoso berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil dapat terus diperkuat.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan perlindungan yang nyata, memastikan hak-hak korban terpenuhi, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Bondowoso yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
