SITUBONDO (Surau.ID) – Pendamping Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Situbondo berkomitmen memperkuat soliditas dan percepatan kerja dalam mengawal program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Royal Cafe dan Local Noodle Situbondo, Jumat (24/04/2026).
Rakor tersebut diikuti seluruh Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) se-Kabupaten Situbondo yang bertugas mendampingi 136 desa dan kelurahan. Para pendamping ini direkrut Kementerian Koperasi RI untuk memastikan operasionalisasi KDKMP berjalan optimal di tingkat desa.
Program KDKMP sendiri merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Erwin Malik Riyan Pratama, salah satu PMO Situbondo, menyebut rakor ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antarpendamping. Ia menekankan pentingnya kesamaan langkah dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Para B A dan PMO dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal sebagaimana petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang telah dipahami, dan setiap kendala maupun hambatan proses pendampingan di lapangan dapat di kordinasikan dan dilaporkan secara berjenjang, secara khusus seluruh KDKMP Situbondo ada progres capaian sesuai harapan,” ujarnya.
Ulfitri, salah satu BA KDKMP Situbondo, menegaskan sejak awal para pendamping telah berkomitmen bergerak secara kolektif. Menurutnya, kekompakan menjadi kunci dalam mempercepat operasionalisasi koperasi di desa.
“Sejak awal kita telah berkomitmen dalam hal pendampingan KDKMP di Situbondo harus kompak bergerak agar mampu melakukan percepatan atas operasionalisasi KDKMP sehingga pemerataan dan kesejahteraan ekonomi di desa dapat secara bertahap di wujudkan,” tegasnya.
Sementara itu, BA lainnya, Alfian Ramadhani, menjelaskan tugas pendamping mencakup pembinaan pengurus koperasi hingga penyelesaian aspek administratif. Beberapa di antaranya meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengajuan usaha, hingga pemetaan lahan untuk pengembangan unit usaha.
Ia juga menyebut pelaksanaan program ini melibatkan pengawasan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, pendamping desa, hingga aparat penegak hukum dan TNI melalui Kodim setempat.
“Progres KDKMP ini juga akan didukung dan di awasi oleh lintas sektor maupun kelembagaan baik dari pemerintah Kabupaten dan kecamatan sebagai satgas, TPP Pendamping Desa termasuk secara Khusus Kodim dengan jajarannya dalam hal pembangunan Aset/Lahan, serta Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dan sektor lainnya, sehingga para B A dan PMO sebanyak 15 orang akan berkolaborasi dan berkordinasi dalam melaksanakan tugasnya,” pungkasnya.
Pendamping KDKMP Situbondo juga memprioritaskan sejumlah agenda pada akhir April, seperti optimalisasi pelaksanaan RAT, kelengkapan administrasi, serta pendataan lahan dan progres pembangunan fisik koperasi.
Rakor ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman lapangan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala. Pertemuan serupa dijadwalkan rutin sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal implementasi program prioritas nasional tersebut.
