BANDUNG (Surau.ID)– Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia mendesak DPR RI memasukkan perjudian online dan jaringan narkotika secara tegas ke dalam RUU Perampasan Aset. Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang terbit di Bandung pada 18 November 2026.
Pernyataan sikap bertajuk “Negara Jangan Hanya Menangkap Pemain, Bongkar Bandar dan Rampas Keuntungan dari Tindak Kejahatannya!” ini menekankan bahwa penangkapan pelaku lapangan belum cukup memberantas kejahatan.
Aparat perlu membongkar aktor intelektual, bandar, serta pemodal yang mengendalikan jaringan dari balik layar.
PB PMII menyoroti dampak luas kedua kejahatan tersebut di tengah masyarakat. Perjudian online memicu kecanduan, jeratan utang, kemiskinan, pinjaman ilegal, hingga konflik sosial.
Di sisi lain, peredaran narkotika mengancam kesehatan publik dan masa depan generasi muda Indonesia.
“Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan kejahatannya!”
Menurut PB PMII, kunci pemberantasan kejahatan terletak pada keberanian negara memutus aliran dana dan menyita kekayaan haram para pengendali jaringan.
Regulasi perampasan aset tidak boleh berhenti menjadi aturan di atas kertas, melainkan harus bekerja efektif menyasar sumber keuntungan kejahatan melalui mekanisme hukum yang adil.
Terkait pembahasan RUU Perampasan Aset yang kini menjadi RUU inisiatif DPR RI, PB PMII mengapresiasi langkah awalnya namun meminta kejelasan ruang lingkup untuk kasus judi online.
Proses penyusunan aturan ini juga dinilai perlu membuka partisipasi publik yang bermakna bagi mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa.
Selain isu judi online dan narkoba, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia merumuskan delapan poin tuntutan kepada pemerintah serta lembaga terkait:
Pembongkaran jaringan utama: Mendukung aparat penegak hukum membongkar bandar, pemodal, dan aktor intelektual kejahatan, bukan sekadar menindak pelaku tingkat bawah.
Perampasan aset narkoba: Mendorong DPR RI dan pemerintah memperkuat ketentuan penyitaan aset milik bandar, pemodal, serta jaringan peredaran narkotika.
Penegasan judi online: Mendesak DPR RI mencantumkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai objek perampasan aset dalam RUU terkait.
Akuntabilitas aset sitaan: Menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset rampasan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Partisipasi publik: Mendesak DPR RI melibatkan masyarakat secara bermakna selama pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung.
Evaluasi tata kelola fiskal: Meminta Kementerian Keuangan RI mengevaluasi tata kelola fiskal secara menyeluruh dan berkeadilan.
Pemberantasan tambang ilegal: Mendesak aparat penegak hukum menindak tegas praktik pertambangan ilegal.
Pemulihan lingkungan dan karhutla: Meminta pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan serta menindak pelaku kejahatan lingkungan.
PB PMII memastikan delapan tuntutan tersebut akan dikawal sebagai agenda advokasi kebijakan nasional. Langkah lanjutan meliputi konsolidasi internal, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, edukasi publik, serta pengawasan jalannya legislasi.
Meski mendorong penyitaan aset yang lebih kuat, PB PMII mengingatkan agar kewenangan tersebut dijalankan secara terukur dan tidak sewenang-wenang. Penegakan hukum harus tetap menjunjung hak asasi manusia, kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik agar masyarakat tidak terus menanggung dampak sosial-ekonomi sementara pengendali kejahatan tetap diuntungkan.