PROBOLINGGO (Surau.ID) – Momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi ajang evaluasi kritis bagi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo. Organisasi mahasiswa ini menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Probolinggo yang dinilai kian memprihatinkan akibat kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada nasib guru.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib para guru ngaji dan guru sekolah.
Menurutnya, mereka yang menjadi garda terdepan dalam menjaga akhlak generasi dan membangun masa depan bangsa justru harus menelan pil pahit akibat dicabutnya sejumlah dukungan anggaran dari pemerintah.
“Di saat para guru berharap ada peningkatan honor, pemerintah justru mencabut dukungan yang selama ini menjadi penopang utama keberlangsungan pendidikan. Ini adalah ironi yang berkepanjangan,” tegas Dedi dalam pernyataan resminya di kanal Ig PC PMII Probolinggo pada (2/5/2026).
Dedi menilai, kebijakan yang diambil saat ini mencerminkan lemahnya komitmen pemangku kebijakan dalam menunaikan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa publik memiliki hak untuk mempertanyakan keseriusan kepemimpinan saat ini, terutama ketika janji-janji politik hanya berhenti pada retorika semata tanpa adanya langkah konkret.
Pihak PC PMII Probolinggo juga mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang mendesak Pemerintah Kota Probolinggo untuk: Mlmenghentikan kebijakan yang dinilai merugikan sektor pendidikan, mengembalikan alokasi BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang sangat dibutuhkan sekolah, merealisasikan peningkatan honor guru sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik pemerintah.
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka yang hancur bukan hanya kepercayaan masyarakat, tetapi juga masa depan pendidikan di Kota Probolinggo,” lanjut Dedi.
PMII berharap pemerintah tidak menunda-nunda lagi pemenuhan hak para guru. Bagi mereka, kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Probolinggo, dan abai terhadap hal tersebut merupakan kegagalan dalam menjalankan amanat kepemimpinan.
