NGANJUK (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk memberikan klarifikasi terkait munculnya aspirasi warga Desa Loceret yang menolak lokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pihak pemkab menegaskan bahwa penentuan lokasi tersebut sebenarnya telah melewati mekanisme prosedur yang sah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, menjelaskan bahwa lahan yang dipersoalkan warga merupakan Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok. Menurutnya, secara regulasi, penggunaan lahan tersebut untuk fasilitas publik tidak menyalahi aturan.
“Secara aturan, kalau itu tanah kas desa atau bengkok sebenarnya tidak masalah untuk digunakan (pembangunan),” ujar Judi yang juga merupakan Anggota Satgas KDMP Kabupaten Nganjuk, Sabtu (21/2/2026).
Judi menekankan bahwa proyek KDMP merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Pemilihan lokasi di Desa Loceret sendiri bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan dalam Musdesus yang digelar pada 17 Desember 2025 lalu.
Meski demikian, menanggapi video penolakan warga yang viral di media sosial, Pemkab Nganjuk memilih sikap persuasif. Pihaknya kini tengah berkoordinasi secara internal untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kami sudah mendengar adanya video tersebut, namun saat ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait langkah teknis di lapangan,” imbuhnya.
Guna menjaga situasi desa tetap kondusif, Pemkab Nganjuk mendorong agar persoalan ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Pemerintah daerah berharap ada titik temu antara rencana pembangunan dengan aspirasi petani yang mengkhawatirkan berkurangnya lahan sawah produktif.
“Skema penyelesaian yang kami harapkan adalah melalui mediasi. Prinsipnya, pembangunan ini bertujuan mendukung program nasional tanpa bermaksud merugikan pihak mana pun,” tegas Judi.
Sebelumnya, sejumlah petani di Desa Loceret mengirimkan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta lokasi pembangunan gerai dipindahkan karena dianggap kurang strategis dan mengancam keberadaan lahan pertanian produktif di wilayah tersebut
