Probolinggo (Surau.ID) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan Ta’aruf, Pengukuhan Pengurus Masa Khidmat 2025–2030, serta Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) tahun 2026 di Aula Universitas Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, Kraksaan, Rabu (11/2/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat peran ulama dalam membina umat dan menjaga ukhuwah di tengah masyarakat.
Ketua panitia sekaligus Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Prof. Dr. H. Abdul Aziz Wahab, M.Ag., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi dan penguatan peran strategis MUI di Kabupaten Probolinggo.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan Ta’aruf, pengukuhan pengurus, dan Muskerda diselenggarakan untuk memperkenalkan jajaran pengurus baru kepada para pemangku kepentingan sekaligus menyusun program kerja tahun 2026 secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan.
“Melalui kegiatan ini, telah terlaksana pengukuhan kepengurusan MUI Probolinggo secara sah,” terangnya.
Menurutnya, rangkaian kegiatan juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antarulama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta organisasi keagamaan. Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan tertib, lancar, dan khidmat berkat kerja sama panitia dan dukungan berbagai pihak.
Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo terpilih, KH Wasik Hannan, menegaskan bahwa kepengurusan baru memandang amanah ini sebagai tanggung jawab besar untuk kemaslahatan umat.
“Ini bukanlah suatu kehormatan semata, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa MUI memiliki peran strategis sebagai wadah ulama dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan, tuntunan, dan pencerahan kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.
KH Wasik Hannan juga mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk bekerja secara kolektif, menjaga persatuan, serta meningkatkan pelayanan kepada umat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan moral yang terus berkembang.
Ia berharap seluruh jajaran MUI Kabupaten Probolinggo mendapat dukungan dan doa dari masyarakat agar mampu menjalankan amanah dengan baik serta berkontribusi mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, dan sejahtera.
“Semoga kepengurusan MUI Kabupaten Probolinggo yang baru ini dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa manfaat yang luas,” ujarnya.
MUI Jatim: Ulama Harus Bijak dan Solutif Hadapi Tantangan Zaman
Wakil Ketua MUI Jawa Timur, Prof. Dr. KH Abdullah Syamsul Arifin, M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan serta pesan dari Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa amanah sebagai pengurus MUI bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Ulama, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai agama, pembimbing umat, sekaligus penyejuk dalam kehidupan masyarakat.
“Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah, yakni pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa peran tersebut menuntut keseimbangan antara dakwah, bimbingan umat, serta kontribusi nyata dalam menjaga persatuan dan ketenteraman sosial.
Menurutnya, tantangan zaman seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika kehidupan umat membutuhkan kehadiran ulama yang bijak, moderat, dan solutif. Karena itu, ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan MUI Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah, pesantren, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan MUI sebagai rumah besar umat, tempat bermusyawarah, serta wadah dakwah yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam.
Struktur Pengurus MUI Kabupaten Probolinggo 2025–2030
Berdasarkan Surat Keputusan yang dibacakan dalam acara tersebut, susunan pengurus MUI Kabupaten Probolinggo masa khidmat 2025–2030 adalah sebagai berikut:
Dewan Pertimbangan:
Dewan Pimpinan:
Sekretariat:
Bendahara:
