SURABAYA (Surau.ID) — Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan wacana pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi negeri (PTN). PMII mengingatkan agar komitmen tersebut tidak sekadar menjadi retorika politik semata.
Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi PKC PMII Jawa Timur, Homaidi, menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang transparan.
Menurutnya, kepastian kebijakan sangat krusial agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
“Kalau sampai wacana pendidikan gratis ini tidak benar-benar diwujudkan dan hanya berhenti sebagai janji, tentu akan menjadi klise. Pada akhirnya, masyarakat bisa menilai janji tersebut hanya menjadi bagian dari retorika politik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengawalan terhadap kebijakan ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.
“Kami berharap Presiden tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi segera memastikan bagaimana skema, pembiayaan, dan pelaksanaannya di lapangan,” tandasnya .
Desakan ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam acara tersebut, Prabowo berjanji akan menggratiskan seluruh jenjang pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut berawal dari keluhan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait tingginya biaya masuk PTN, terutama lewat jalur mandiri.
Zulhas menyebut mahalnya biaya pendidikan jalur mandiri banyak dikeluhkan oleh anak muda dan meminta pemerintah melakukan koreksi.
Menurut Zulhas, pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses kelompok kaya atau warga di kota besar.
Ia menekankan pentingnya menghapus diskriminasi demi memastikan setiap anak bangsa memperoleh hak belajar yang sama.
Selain itu, Zulhas juga menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi untuk memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda.
Bagi Homaidi, komitmen tersebut perlu dikawal agar pelaksanaannya dapat menjawab persoalan akses dan biaya pendidikan yang masih dihadapi masyarakat. Ia menilai kejelasan kebijakan menjadi penting agar wacana pendidikan gratis dapat diwujudkan secara nyata.
