JAKARTA (Surau.ID) – Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan gubernur hingga bupati ke Jakarta untuk rapat khusus, menyusul maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hingga Juli 2026.
Rencana pertemuan strategis ini diumumkan usai acara akad massal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis pekan lalu, guna membahas berbagai persoalan krusial di daerah.
Hingga akhir Juli 2026, sedikitnya 16 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mendorong desakan agar agenda pencegahan korupsi dan pembenahan integritas menjadi fokus utama.
Pembenahan Sistemik Tata Kelola
Direktur Eksekutif KPPOD Herman Nurcahyadi Suparman menilai forum tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemis guna menutup celah hukum yang ada.
Regulasi politik dan pemilu yang memicu tingginya biaya politik perlu ditata ulang agar para kandidat kepala daerah terhindar dari praktik korupsi pengembalian modal.
Ruang Dialog dan Evaluasi
Pemerintah pusat diharapkan mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi ruang dialog dua arah untuk mendengarkan langsung berbagai tantangan dan aspirasi para kepala daerah di lapangan.
“Kalau tidak, sama saja. Apalagi kalau dikatakan bahwa akan dikumpulkan dalam satu forum dan mendengar beliau bicara, menurut kami itu sangat-sangat tidak efektif,” ujar Herman Nurcahyadi Suparman alias Armand, Direktur Eksekutif KPPOD.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dari praktik rasuah di seluruh wilayah Indonesia.
