JAKARTA (Surau.ID) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai menciptakan dampak ekonomi di tingkat daerah. Temuan itu terungkap dalam survei independen Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, mencakup 800 titik sampel acak di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan hasil survei tersebut bersama jajaran anggota DEN dalam pertemuan dengan Presiden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode random sampling berbasis komputer yang menjangkau wilayah dari Nias Selatan hingga Papua.
Menurut DEN, cakupan wilayah yang luas membuat hasil survei dinilai cukup menggambarkan pelaksanaan program MBG secara nasional. Temuan yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi, tetapi juga dampak ekonomi yang muncul di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Survei menunjukkan sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah bekerja sama dengan sedikitnya satu UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan. Secara rata-rata, setiap SPPG bermitra dengan tiga UMKM di wilayah sekitarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. Program yang semula berfokus pada peningkatan kualitas gizi kini mulai memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi daerah.
DEN juga mencatat sekitar 65 persen UMKM pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak berputar di daerah dibanding mengalir ke pelaku usaha besar dari luar wilayah.
Keterlibatan masyarakat lokal juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan. Hampir 99 persen tenaga kerja yang mendukung operasional program berasal dari lingkungan sekitar lokasi pelaksanaan.
Meski demikian, DEN menilai masih diperlukan dukungan tambahan bagi UMKM, terutama dalam hal akses pembiayaan. Penguatan modal kerja dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jenis komoditas yang dapat dipasok.
Selain membahas MBG, DEN melaporkan perkembangan integrasi data nasional berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sistem yang menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga tersebut mulai terintegrasi sejak 1 Juni lalu.
Saat ini uji coba telah dilakukan di 42 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan perluasan implementasi ke seluruh 514 kabupaten/kota pada Oktober mendatang.
DEN menyebut integrasi data menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperkuat pengawasan program pemerintah, dan mempercepat pelayanan publik.
Pemerintah juga menargetkan peluncuran Digital Single ID pada akhir tahun. Identitas digital terpadu tersebut dirancang untuk mempermudah penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat yang berhak menerima.
Dengan basis data yang semakin terintegrasi, proses verifikasi penerima bantuan diharapkan menjadi lebih akurat. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih data antarinstansi.
DEN turut melaporkan upaya digitalisasi pada sektor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy. Teknologi AI akan digunakan untuk memperkuat transparansi sekaligus memastikan legalitas sumber komoditas.
Pemanfaatan sistem digital itu juga diarahkan untuk menekan praktik under invoicing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dalam jangka panjang, integrasi data yang semakin luas dinilai dapat mendukung peningkatan rasio pajak nasional.
DEN memperkirakan masuknya jutaan data UMKM ke dalam ekosistem digital dapat membantu meningkatkan tax ratio Indonesia secara bertahap dari sekitar 9 persen menuju kisaran 12 hingga 13 persen.
Di tengah berbagai agenda transformasi tersebut, DEN menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Rasio kecukupan modal perbankan tercatat berada di atas 25 persen, sementara utang korporasi berbasis dolar disebut lebih terkendali dibanding periode krisis 1998.
Meskipun demikian, pemerintah tetap memantau sejumlah risiko eksternal. Pelemahan nilai tukar rupiah serta dinamika konflik global dinilai berpotensi memengaruhi biaya energi, produksi, dan distribusi.
Sebagai langkah memperkuat cadangan devisa, DEN merekomendasikan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Sektor pariwisata juga dinilai memiliki ruang besar untuk meningkatkan pemasukan devisa negara.
Salah satu opsi yang dikaji adalah kebijakan visa yang lebih kompetitif bagi wisatawan dari negara-negara berpendapatan tinggi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata nasional.
Secara keseluruhan, hasil survei dan berbagai rekomendasi yang disampaikan DEN menjadi bagian dari upaya penyusunan kebijakan berbasis data. Temuan mengenai dampak MBG terhadap UMKM lokal menunjukkan bahwa program sosial dapat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.
