Sidoarjo (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan membentuk satuan tugas (Satgas) lintas sektor. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di Ruang Rapat Delta Wicaksana (Ops Room) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Senin (27/7/2026).
Bersamaan dengan itu, Pemkab juga memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (miras) ilegal melalui operasi terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat dipimpin Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. dan dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur Forkopimda, DPRD, OPD, tokoh agama, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk penyebaran HIV/AIDS dan peredaran minuman beralkohol.
“Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan persoalan sosial yang berkembang,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh OPD dan instansi terkait harus meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengendalian minuman beralkohol di Sidoarjo telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta peraturan bupati mengenai pengawasan minuman beralkohol.
“Hingga saat ini, izin yang diberikan hanya untuk minuman beralkohol Golongan A (bir), dengan jumlah outlet berizin sebanyak 16 lokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” terangnya.
Satgas HIV dan Operasi Terpadu
Bupati Sidoarjo H. Subandi, menegaskan bahwa peredaran minuman beralkohol ilegal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta seluruh OPD melakukan pendataan dan evaluasi terhadap seluruh lokasi penjualan minuman beralkohol, baik yang memiliki izin maupun yang tidak.
Ia memastikan Pemkab Sidoarjo akan menggandeng Polresta Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, Kejaksaan Negeri, Satpol PP, serta instansi terkait untuk menggelar operasi terpadu terhadap tempat usaha yang melanggar ketentuan perizinan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kapolresta, Dandim 0816, Kejaksaan Negeri, Satpol PP dan instansi terkait tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Subandi juga mengarahkan pembentukan Satgas lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS. Satgas tersebut akan memetakan wilayah rawan, memperluas skrining HIV di masyarakat dan sekolah, meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat.
“Terkait penanganan HIV/AIDS, pemerintah akan membentuk Satgas lintas sektor yang bertugas melakukan pemetaan wilayah rawan,” terangnya.
Kolaborasi Lindungi Masyarakat
Rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari unsur Forkopimda, OPD, serta para peserta untuk memperkuat strategi pencegahan HIV/AIDS dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo.
Melalui forum tersebut, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya membangun sinergi antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, edukasi kesehatan, serta perlindungan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi Kabupaten Sidoarjo yang lebih aman, sehat, tertib, dan kondusif.
