Jakarta (Surau.ID) – Pemerintah terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, koperasi diproyeksikan menjadi aktor utama dalam transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat distribusi berbagai program strategis pemerintah.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Presiden Prabowo telah mengarahkan pemerintah untuk membangun kembali fondasi ekonomi nasional berdasarkan ekonomi konstitusi. Menurutnya, arah kebijakan tersebut menjadi dasar transformasi ekonomi yang kini mulai dijalankan pemerintah.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden ketika rapat kabinet terbatas, Presiden ingin menetapkan garis ideologi ekonomi negara, langsung mengimplementasikan transformasi ekonomi, serta meletakkan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan ekonomi konstitusi dan Pancasila,” ujar Menkop pada GREAT Seminar bertema Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 di Jakarta, Selasa (28/7).
Ferry menjelaskan bahwa seminar tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 sekaligus forum untuk menyatukan gagasan berbagai pihak dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.
“Seminar ini tidak lain adalah untuk menerjemahkan perubahan besar yang ingin dilakukan oleh Bapak Presiden. Kementerian Koperasi bersama Great Institute, Kementerian Lingkungan Hidup dan para narasumber yang hadir ini ingin mengonsolidasikan gagasan Bapak Presiden,” ucap Menkop.
Ia menambahkan, pemerintah ingin mengembalikan praktik ekonomi nasional agar selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Distribusi Subsidi Lewat Koperasi
Ferry mengungkapkan Presiden Prabowo juga memutuskan untuk menyalurkan berbagai barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan tersebut mencakup distribusi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras.
Menurutnya, langkah ini akan memperkuat peran koperasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh barang subsidi dengan harga yang sesuai.
“Barang subsidi yang merupakan hak penerima manfaat bisa langsung diterima rakyat dengan harga terjangkau karena distribusinya dikuasai negara lewat koperasi,” tegas Menkop.
Dalam seminar yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menawarkan model pengembangan ekonomi sirkular melalui pasar karbon berbasis koperasi. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.
Jumhur menjelaskan bahwa koperasi dapat mengelola kawasan mangrove maupun hutan sebagai unit karbon yang kemudian didaftarkan ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebelum diperdagangkan di pasar karbon.
“Koperasi bisa menjadi pemilik unit karbon, misalnya ada 1.000 hektar mangrove atau 10.000 hektar hutan yang dikelola koperasi, didaftarkan di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) seperti emiten di pasar modal. Setelah itu dijual, dan keuntungannya dinikmati oleh koperasi beserta anggotanya,” ujar Jumhur.
Momentum Bangun Ekonomi Berdaulat
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menilai perubahan lanskap geopolitik global membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui koperasi.
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menjadi fondasi penting untuk membangun sistem ekonomi baru yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kita punya kesempatan untuk membangun tatanan ekonomi baru di mana agensi utamanya adalah koperasi, bukan lagi kekuatan oligarki lama,” terang Syahganda.
