JAKARTA (Surau.ID) — Kerusakan ekosistem danau di Indonesia mulai dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Pencemaran air, sedimentasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta tekanan aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak berantai terhadap ketahanan air dan pangan, perekonomian masyarakat, hingga kesehatan.
Dalam rangka menyambut Hari Danau Sedunia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengelolaan danau yang bertumpu pada hasil riset dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan danau secara berkelanjutan menuju 2030.
Melansir BRIN, Plt. Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) BRIN, Luki Subehi, mengatakan persoalan danau terlalu kompleks jika hanya ditangani oleh satu lembaga. Pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga penelitian perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
“Pengelolaan danau tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bersama-sama melibatkan pemerintah, swasta, universitas lokal, dan kami di lembaga riset,” ujar Luki dalam talkshow bertema “Danau Berkelanjutan 2030: Sinergi Sains, Kebijakan, dan Masyarakat untuk Pemulihan Ekosistem Danau Indonesia” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo, BRIN Jakarta.
Riset dan Data Jadi Dasar Kebijakan
Luki mengatakan BRIN memiliki peran dalam menyediakan landasan ilmiah bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan danau. Riset yang dikembangkan mencakup berbagai aspek, mulai dari hidrologi, ekosistem perairan darat, pencemaran, sanitasi, hingga sumber daya air.
Selain penelitian, BRIN mendorong pembangunan database danau nasional yang terintegrasi. Keberadaan data yang lebih lengkap dan terkoneksi dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang kuat ketika menyusun kebijakan maupun menentukan langkah pemulihan.
Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyebut danau sebagai natural infrastructure yang mempunyai peran penting bagi kehidupan sekaligus pembangunan.
Indonesia memiliki lebih dari 2.000 danau. Dari jumlah tersebut, 15 danau telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional. Arifin melihat kawasan tersebut dapat menjadi ruang uji bagi kebijakan pemulihan ekosistem sebelum pendekatan serupa diterapkan di daerah lain.
Menurut dia, kerusakan danau tidak berhenti pada persoalan kualitas lingkungan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Kerusakan danau membawa dampak berantai terhadap sektor perikanan, pariwisata, kesehatan, pendapatan masyarakat, ketahanan pangan, hingga agenda perubahan iklim,” tegasnya.
Danau Batur Jadi Gambaran Tekanan Ekologis
Tekanan terhadap ekosistem danau salah satunya terlihat di Danau Batur. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PR LSDA) BRIN, Ni Luh Kartini, memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan dalam kajian di kawasan tersebut.
Danau Batur menghadapi tekanan dari keberadaan keramba jaring apung, sedimentasi, eutrofikasi, pencemaran air, serta ancaman spesies ikan invasif. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan danau membutuhkan penanganan yang tidak terpisah-pisah.
Arifin menilai pendekatan Integrated Lake Basin Management (ILBM) dapat menjadi salah satu kerangka untuk menjawab persoalan tersebut. Konsep itu menempatkan pengelolaan danau dalam satu kesatuan wilayah dengan melibatkan banyak pihak melalui prinsip “satu danau, satu basin, banyak aktor”.
Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berada dalam satu sistem pengelolaan sehingga kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tidak ada satu pun institusi yang mampu menyelesaikan persoalan danau secara sendirian,” pungkasnya.
