Jakarta (Surau.ID) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta kemitraan pembangunan kesehatan tidak berhenti pada kerja sama dan komitmen pendanaan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan mitra pembangunan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Peserta IHPM 2026 berasal dari berbagai unsur, mulai dari mitra pembangunan, lembaga internasional, filantropi, sektor swasta, hingga kementerian dan lembaga pemerintah. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan dukungan berbagai pihak dengan agenda transformasi kesehatan nasional.
“The distance between partnership and impact is delivery. Kemitraan hanya berarti jika diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat—ketika anak mendapatkan vaksin, ibu dapat melahirkan dengan aman, TBC terdeteksi lebih awal, dan layanan kesehatan berkualitas tersedia bagi setiap masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam The 4th Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2026 bertema “From Partnership to Impact – Mobilizing Strategic Investments for Indonesia’s Health Transformation”, di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Memperkuat Layanan Kesehatan Primer
Budi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Pada saat yang sama, pemerintah juga membidik kenaikan harapan hidup sehat dari 60 tahun menjadi 65 tahun.
Penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu strategi untuk mencapai target tersebut. Pemerintah antara lain mendorong pemenuhan alat kesehatan dan revitalisasi Puskesmas agar layanan kesehatan dasar semakin mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
Kementerian Kesehatan telah menyalurkan sekitar 300.000 antropometri kit ke Posyandu dan 10.000 alat USG ke Puskesmas. Pemerintah juga berencana memperkuat 10.000 Puskesmas dengan perangkat X-ray untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC), sekaligus memperluas penggunaan teknologi diagnosis molekuler.
Selain memperkuat fasilitas kesehatan, pemerintah menggenjot upaya pencegahan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan meningkat menjadi sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026. Pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 130 juta orang pada tahun ini.
Hasil skrining CKG turut menunjukkan persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian, termasuk masalah gigi dan obesitas. Kedua persoalan tersebut dinilai penting karena dapat berkaitan dengan munculnya berbagai penyakit tidak menular.
“Kalau kita ingin memperpanjang usia harapan hidup, cara yang paling murah adalah menjaga masyarakat tetap sehat, bukan menunggu mereka sakit kemudian mengobatinya,” kata Menkes.
Ada Funding Gap Rp472,2 Triliun
Di tengah kebutuhan transformasi kesehatan yang besar, pemerintah menilai dukungan dari mitra pembangunan perlu diarahkan secara lebih strategis. Budi menyebut saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Namun, kebutuhan pembiayaan transformasi kesehatan masih jauh dari terpenuhi. Berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), pemerintah masih menghadapi funding gap sekitar Rp472,2 triliun.
Karena itu, kemitraan ke depan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kerja sama yang terjalin. Pemerintah ingin memastikan dukungan yang diberikan mitra memiliki arah yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
“Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil, dampak, dan penggunaan pembiayaan. Kita harus bergerak dari partnership menuju impact,” pungkasnya.
