Surau.ID – Pemanfaatan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dapur umum di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bagaimana fasilitas yang biasanya melayani kebutuhan harian pelajar dapat segera dialihkan untuk kepentingan darurat. Kebijakan ini dinilai menjawab persoalan klasik lambatnya pendirian dapur umum saat bencana datang secara mendadak.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai langkah tersebut tepat karena mampu merespons kebutuhan lapangan secara cepat.
“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari… maka ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan,” ujar Trubus, Kamis (11/12/2025), dilansir SindoNews.com.
Dengan infrastruktur standar dan rantai pasok yang stabil, MBG dinilai memiliki keunggulan sebagai jaringan tanggap darurat pangan.
Ia menegaskan tidak ada potensi tumpang tindih antara anggaran MBG dan pendanaan penanganan bencana. “Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing… keduanya tidak saling mengganggu,” katanya.
Karena itu, ia menolak pandangan yang mendorong pengalihan anggaran MBG untuk kebutuhan bencana. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko mengganggu perencanaan jangka panjang program. “Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran… tidak ada potensi audit bermasalah,” tegasnya.
Trubus juga mengingatkan bahwa penanganan bencana mencakup persoalan yang jauh lebih luas daripada penyediaan makanan. Kerusakan infrastruktur, gangguan sosial-ekonomi, hingga trauma psikologis menuntut kolaborasi lintas kementerian.
“Ada ribuan warga yang kehilangan keluarga dan harta benda… kementerian dan lembaga harus bersatu,” ujarnya.
Dalam aspek distribusi pangan, ia menilai peran TNI dan Polri tetap krusial karena akses menuju lokasi terdampak sering terputus atau berbahaya. Selain itu, kualitas makanan MBG selama masa tanggap darurat juga harus dipastikan tetap terjaga.
Trubus mengingatkan potensi masalah seperti keterlambatan pasokan dan penurunan mutu pangan jika koordinasi tidak optimal.
“Koordinasi yang lemah bisa memunculkan masalah klasik… itu harus dicegah dengan pengawasan ketat,” ungkapnya.
Menurut Trubus, ada tiga hal penting yang perlu dijaga dalam implementasi MBG: kualitas makanan, kelancaran distribusi, dan ketepatan sasaran. Pada kondisi darurat seperti di Aceh, Sumut, dan Sumbar, ia menilai bahwa yang paling utama adalah memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi.
“Pada masa bencana tidak ada distribusi yang sempurna. Yang penting korban bisa makan,” tutupnya. (*)
